Koran Jogja – Anggota DPD RI Cholid Mahmud mendorong supaya pengelolaan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa lebih terintegrasi supaya hasil yang didapatkan bisa optimal.
Cholid Mahmud mengatakan, potensi pariwisata di DIY sebenarnya sangat besar. Namun sejumlah pihak yang terkait dengan wisata saat ini masih belum saling terintegrasi.
Ia mencontohkan tanggung jawab dari masing-masing pemerintah kabupaten maupun kota dan provinsi masih jalan sendiri-sendiri. Termasuk juga dengan pihak swasta.
Menurutnya, jika bisa saling terintegrasi termasuk dengan pemerintah pusat maka pariwisata akan menjadi potensi yang besar.
“Misalnya pemerintah pusat tanggung jawab hal tertentu, provinsi dan kabupaten apa. Banyak desa wisata saat ini yang bisa dikembangkan. Kalau dirumuskan memakai pola kerja sama ini, potensinya besar,” katanya.
Hal itu dikatakan Cholid Mahmud dalam rapat kerja pengawasan atas pelaksanaan UU 10/2009 tentang Kepariwisataan yang digelar di DPD RI Perwakilan DIY, Selasa, 17 Oktober 2023.
Baca artikel menarik lainnya:
- Cuaca di Jogja pada Jumat 1 September 2023 malam, Cerah Berawan di Sleman
- Prakiraan Cuaca di Jogja Sabtu 2 September 2023 Malam, Berawan di Kulon Progo
- Tempat Parkir Mobil dan Motor di Malioboro, Kapasitas Banyak dan Dekat
Ia menambahkan infrastruktur pariwisata termasuk akses menuju ke objek wisata saat ini pun masih belum banyak yang diurus.
Cholid Mahmud menyebut di beberapa negara dengan pariwisata yang maju, akses menuju destinasi lengkap pilihannya.
“Di beberapa negara itu akses menuju destinasi lengkap pilihannya kalau mau kesana naik apa tiketnya berapa, sampai jam berapa sehingga tripnya jelas,” ujarnya.
Lanjut dia, kondisi tersebut berbeda dengan di Indonesia. Misalnya di Yogyakarta masih ada destinasi yang akses transportasinya hanya bisa memakai kendaraan pribadi.
Ini karena tidak ada sistem terintegrasi yang memperkuatnya. Ini menjadi tantangan bersama, tadi disepakati untuk ke depan agar terus berdiskusi untuk saling berkolaborasi antarsektor,” tuturnya.
Cholid Mahmud juga menyoroti mengenai kualitas SDM yang melibatkan banyak orang namun belum banyak pelaku wisata yang tersertifikasi secara standar.
Menurutnya, hal ini ke depan perlu didorong agar ada standarisasi terkait SDM pariwisata. “Menurut kami secara bertahap perlu dilakukan standarisasi SDM ini lebih serius, menurut pemaparan tadi memang pernah dilakukan standarisasi tetapi sebagai program proyek pemerintah saja,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Organsiasi dan SDM ASITA DIY Banowo Setyo Samodra sepakat bahwa penanganan pariwisata DIY akan lebih baik jika saling terintegrasi.
Ia meyakini jika konsep integrasi pengelolaan ini berjalan maka pengembangan pariwisata DIY akan lebih cepat karena penanganan menjadi lebih fokus.
“Dengan terintegrasi setiap daerah atau dinas itu tidak jalan sendiri-sendiri, mereka bisa saling melengkapi, kepentingan tidak berbeda-beda. Misalnya soal objek wisata, kalau jam bukanya ini diatur saling melengkapi maka setiap jam akan ada destinasi yang bisa dikunjungi, tidak buka bersamaan lalu tutup bersamaan pula,” paparnya. (rls)
