Dilarang Demo Di Malioboro, Sultan Dinilai Anti Kritik

by
koran jogja

Yogyakarta, Koran Jogja – Kalangan aktivis dari 39 organisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi Indonesia (ARDY) mengecam hadirnya Peraturan Gubernur nomor 1/2021 yang terbit 4 Januari lalu. Somasi sudah dilayangkan, jika tidak mendapatkan tanggapan Gubernur bakal dilaporkan ke pusat.

Lewat rilis ke media Selasa (19/1), ARDY yang menggelar jumpa pers di kantor LBH Yogyakarta diwakili oleh Yogi Zul Fadhli dari LBH sendiri dan didampingi Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu KH dan Ketua AJI DIY Shinta Maharani.

“Pergub tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka kado tahun baru terpahit bagi warga DIY. Pergub ini ancaman pada kebebasan berpendapat dan berekspresi di kehidupan demokrasi,” kata Yogi.

Dalam Pergub itu, Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X lewat pasal 5 melarang penyampaian pendapat di muka publik pada lima area, yaitu Istana Negara Gedung Agung, Keraton Yogyakarta, Keraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan kawasan Malioboro seperti tertulis di Pasal 5.

Pasal ini menyatakan penyampaian pendapat di muka umum diperkenankan pada radius 500 meter dari pagar atau titik terluar. Malioboro selama ini menjadi pusat ekonomi dan pariwisata DIY. Di kawasan ini juga terdapat kantor pusat pemerintahan Pemda DIY dan DPRD DIY.

“Berkedok dibalik keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata. Pergub ini seperti menjadi pembenar tidak diperbolehkannya penyampaian pendapat maupun aspirasi publik di sentra-sentra kekuasaan,” katanya.

Dengan ditutupnya sentral kekuasaan dari demokrasi, maka respirasi akan terbatas dan tertutup. Penutupan ini menurut Yogi seperti mempertontonkan wajah aslinya Gubernur yang anti kritik.

Dari ICW, Tri Wahyu mengatakan Gubernur DIY telah melanggar asas kepatutan dalam pembuatan kebijakan public yang seharusnya terbuka dan melibatkan partisipatif masyarakat.

“Ujung-ujungnya dalam diam melahirkan Pergub ini. Kami sudah mengirimkan somasi ke Gubernur yang isinya meminta segera mencabut dan membatalkan segera Pergub. DPRD DIY juga kami minta menekan Gubernur menyudahi praktik sepihak dan sewenang-wenang ini,” katanya.

Ketua AJI DIY Shinta Maharani melihat jika memang kelahiran Pergub mengacu pada kericuhan Oktober lalu di Malioboro, maka seharusnya Gubernur tidak memukul rata dengan melarang menyampaikan pendapat di kawasan itu.

“Seharusnya jika melanggar hukum tinggal diusut melalui proses yang akuntabel, bukan lantas pukul rata dengan melarang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sejauh ini, hampir tidak pernah terjadi unjuk rasa yang berbuntut ricuh. Termasuk aksi peringatan kematian wartawan Udin yang sudah digelar ke-77 kalinya. Semuanya berjalan adem ayem,” ujarnya.

Seluruh elemen ARDY sepakat kelahiran Pergub bakal memicu angka penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang oleh BPS dicatat menurun setiap tahunnya. Sebagai gambaran dari tiga variabel

“Pergub ini cenderung subjektif dan tidak bertumpu pada pengalaman empirik yang kuat.,” ucapnya.

Secara keseluruhan ARDY melihat lahirnya Pergub ini seperti memicu penurunan yang dicatat oleh BPS setiap tahunnya. Dari tiga variabel penelitian yaitu; kebebasan berpendapat, kebebasan dari diskriminasi, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan serta pengawasan. Pada 2019 DIY mendapatkan poin 80,67, sedangkan pada 2018 tercatat 80,82 poin.(set)