Dosen UMY; Banyak Partai Gagal Jalankan Fungsinya

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Dosen Tata Pemerintahan Fisipol UMY Bambang Eka Cahya mengatakan banyak partai di Indonesia yang gagal menjalankan fungsinya sebagai lembaga politik. Banyaknya partai yang mengusung kader partai lain dianggap bukti nyata ketidakseriusan partai.

Hal ini disampaikan Bambang dalam diskusi ‘Pengawasan Anggaran Pemerintah Yang Rawan dimanfaatkan Untuk Kepentingan Pilkada’, Sabtu (29/8) siang.

“Sebenarnya banyak kader partai yang potensial untuk berlaga di Pilkada. Namun karena politik uang dan kader tidak banyak yang mampu memenuhinya. Maka pilihan mendukung kader partai lain yang memiliki banyak uang lebih diutamakan,” jelasnya.

Kondisi ini disebabkan karena partai tidak menyiapkan fungsi sebagai lembaga politik dengan baik. Akibatnya hal ini dimanfaatkan oleh kalangan oligarki yang lebih mementingkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri maupun golongannya.

Sebab dengan mendapatkan dukungan politik partai, kalangan oligarki melihatnya sebagai jalan termudah untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan uang yang mereka miliki, mesin partai bisa digerakkan sesuai kepentingan mereka.

“Jika dari sisi pengkaderan partai saja gagal. Maka bisa dipastikan pimpinan yang dipilih nanti tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Sebab prosesnya tidak dilakukan dengan benar,” jelasnya.

Bambang mengatakan, seadainya calon yang membeli suara partai terpilih maka dalam menjalankan kekuasaannya akan rentang dalam penyelewengan anggaran publik.

Bahkan dengan kekuasaan politik yang dimiliki, kepala daerah terpilih dengan mudahnya akan memanipulasi kalangan ASN yang seharusnya bertugas sebagai pengontrol kebijakan publik. Banyak kasus terjadi di banyak daerah, kalangan ASN yang mencoba melawan ketidakbenaran kebijakan pimpinan daerah dimutasi ke posisi yang tidak menyenangkan.

“Sebagai pembina dan pengawasa ASN, pemimpin daerah punya peluang untuk mengontrol ASN. Sebab ASN merupakan satu-satunya pihak yang bisa mengeluarkan uang negara untuk kegiatan. Inilah yang dimanfaatkan kalangan oligarki yang terpilih,” jelasnya.

Pembicara lainnya, Ketua Odbusman RI Perwakilan DIY Budhi Masthuri mengatakan pihaknya bersama dengan Bawaslu saat ini terus mengawasi kemungkinan terjadinya penyimpangan selama Pilkada 2020. Terutama penggunaan anggaran dan netralitas ASN oleh calon-calon petahana.

“Ada tiga yang kita perhatikan. Pertama soal pendomplengan calon melalui berbagai kegiatan dan media promosi kegiatan pemerintah. Ini termasuk dalam pengelembungan anggaran,” jelasnya.

Kedua adalah pengawasan terhadap netralitas ASN. ORI menurut Budhi banyak mendapatkan laporan bahwa saat masa kampanye pilkada sebelumnya kalangan ASN maupun kendaraan milik negara dipergunakan untuk kampanye.

“Terakhir, di masa pandemi ini kita juga mengawasi berbagai bantuan sosial yang digunakan sebagai kedok untuk kampanye,” ujarnya.

Kampanye terselubung ini bisa dilakukan oleh petahanan dengan menumpang program bantuan pusat maupun lawan politiknya dengan menggunakan aparatur di pemerintah desa yang mendukungnya dalam penyaluran bantuan.(set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *