DPD RI Komitmen Kawal Stimulus Bagi UMKM Agar Tepat Sasaran

by

 

Sleman, Koran Jogja – Usaha Mikro Kecil dan Menangah (UMKM) merupakan salah satu peluang yang dapat membangkitkan sektor ekonomi Indonesia yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Stimulus yang diberikan pemerintah agar UMKM tetap survive pun perlu didukung dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan tepat sasaran.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Mahyudin, S. T., M.M., mengatakan, pandemi covid 19 telah meluluhlantakan perekonomian dunia, termasuk perekonomian di Indonesia.

Menurutnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga kesulitan dalam memenuhi nafkah keluarganya. Hal ini karena objek wisata tanpa pengunjung, banyak hotel tanpa tamu dan lainnya.

“Cukuplah setahun pandemi covid 19 menghancurkan perekonomian kita,” katanya dalam sambutannya di Seminar dengan tema ‘Efektivitas Stimulus UMKM Dalam Menggerakkan Perekonomian di Daerah’ yang digelar di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Senin (5/4).

Mahyudin mengatakan, salah satu peluang yang dapat dioptimalkan untuk membangkitkan ekonomi yakni dengan menghidupkan kembali dan memperkuat UMKM.

Mahyudin berkata, pemerintah pada 2020 lalu telah mengeluarkan kebijakan pemulihan sektor UMKM yang terdampak covid 19 melalui stimulus perekonomian dengan berbagai skema. Di antaranya yakni kelompok UMKM dengan kategori miskin dan rentan terdampak pandemi harus masuk dalam penerima bantuan sosial, baik untuk PKH.

Skema kedua berupa insentif perpajakan yakni penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Dari 0,5 persen menjadi 0 persen berlaku untuk 6 bulan, dimulai dari April 2020 sampai September 2020.

Lalu, untuk skema ketiga berupa relaksasi dan restrukturasi kredit UMKM. Baik melalui penundaan angsuran maupun subdisi bunga penerima KUR (kredit usaha rakyat), UMi, PNM Mekaar, dan kredit dari Pegadaian.

Sedangkan skema keempat, berupa menunda angsuran dan subsidi bunga bagi usaha mikro yang menerima kredit dari LPDB dan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja.

Skema terakhir yaitu pemerintah meminta agar kementerian, lembaga, BUMN dan pemerintah daerah turut menjadi penyokong ekosistem usaha UMKM terutama pada awal pemulihan.

Mahyudin mengatakan, pemerintah juga menyalurkan anggaran untuk UMKM melalui Penyaluran Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (Banpres Produktif) pada 2020. Jumlahnya sebesar Rp.2,4 juta per usaha mikro dan terealisasi 100 persen dengan nilai anggaran Rp 28,8 triliun.

“Untuk tahun Anggaran 2021 pemerintah melalui kementerian Koperasi dan UMKM melanjutkan stimulus berupa subsidi bunga KUK (Kredit Usaha Kecil) dan Stimulus program banpres produktif,” katanya.

Mahyudin mengatakan, upaya pemerintah mendorong sektor UMKM agar dapat tetap survive di tengah pandemi Covid-19, perlu diapresiasi dan diberi dukungan. Menurutnya, dalam pemberian stimulus harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian agar dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran.

“Dan yang lebih penting tujuan untuk pemulihan sektor UMKM tercapai dengan harapan agar dapat menggerakkan perekonomian di daerah,” ucapnya.

Mahyudin mengatakan, pemberian stimulus untuk UMKM dalam pelaksanaannya akan menghadapi berbagai kendala. “Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk mendorong dan mengawalnya,” ucapnya.(rid)