Jogja Disebut Kaya Tapi Tak Becus Urus Sampah

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Amir Syarifuddin menilai Pemda tidak becus mengelola persampahan ditengah banyaknya anggaran yang dimiliki. Tanpa penanganan komprehensif, sampah DIY bakal menyebabkan konflik sosial lima-sepuluh tahun mendatang.

“Saya mengawal betul persoalan persampahan di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan sejak lima belas tahun lalu. Masyarakat selama ini menganggap Jogja itu kaya namun tak becus urusi sampah,” kata Amir dalam diskusi rutin Kamis (17/12) di DPRD DIY.

Mengambil tema persoalan persampahan di DIY, selain Amir turut hadir sebagai narasumber Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DIY Jito, Arief Azazie Zain Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU ESDM DIY, dan pemerhati tata kelola sampah Bambang Suwerda.

Amir tidak menyangkal bahwa Pemda DIY itu kaya, salah satunya adalah adanya Dana Keistimewaan (Danais) yang berjalan sejak 2012 namun tidak bisa dimanfaatkan optimal untuk kepentingan masyarakat. Bahkan baru-baru ini Danais sebesar Rp170 miliar dipergunakan untuk membeli hotel.

“Sejak kehadiran TPST yang dikelola tanpa perencanaan matang, warga di sana menjadi sesabar-sabarnya manusia. Tidak sekedar bau, masalah lingkungan yang berdampak pada kesehatan seringkali saya temui. Lah uang Rp170 miliar yang seharusnya bisa digunakan untuk mengelola sampah malah dibelikan hotel,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Bambang Suwerda, permasalahan sampah ini sebenarnya tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pemerintah. Namun masyarakat juga harus terlibat.

“Namun peran pemerintah memang harus lebih besar. Tidak bisa lagi sekedar melarang membuang sampah di sembarang tempat namun pemerintah tidak menyediakan akses ke tempat pembuangan sampah sementara,” katanya.

Bambang meyakini yang paling penting dalam tata kelola sampah adalah menciptakan budaya hidup bersih dan sehat. Anggaran Danais yang terkait dengan kebudayaan bisa dialokasikan untuk ini.

“Jika Pemda DIY tidak bertindak, bisa jadi dalam lima sepuluh tahun mendatang sampah ini akan mendatangkan masalah sosial. Bahkan sekarang ini sudah muncul konflik sampah dalam skala kecil lewat peringatan keras warga,” jelasnya.

Mewakili BLH DIY, Jito saat sebagai solusi cepat memperlambat laju sampah di TPST Piyungan adalah mengajak masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Sehingga yang dibuang di TPST adalah residu.

“Program Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang sekarang digodok dan ditargetkan terealisasi 2025 bisa mengatasi persoalan sampah tanpa meninggalkan masyarakat,’ jelasnya.

Sedangkan Arief dari PU ESDM DIY menyatakan untuk mencegah luapan sampah maupun lidi keluar area dan penataan kawasan TPS Piyungan, Pemda telah menyiapkan anggaran Rp10,7 miliar.(set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *