Yogyakarta, Koran Jogja – Kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta mempertanyakan keabsahan pengurus terpilih periode 2022-2027 hasil Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV yang dilaksanakan 6 Januari lalu.
Selain itu, untuk menjaga citra baik nama Demokrat. Kader meminta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turun tangan menyelesaikan masalah ini.
Ketidakabsahan ini dipersoalkan oleh bakal calon ketua yang tidak masuk dalam pemilihan di Musda ke-IV Freeda Mustikhasari dan Plt Ketua DPC Kulonprogo Putut Wiryawan. Mereka menggelar jumpa pers pada Sabtu (26/3) siang.
Pada Musda ke IV, DPD Demokrat DIY diketuai Erlia Risti dengan masa jabatan 2022-2027. Freeda menyebut nama Erlia tidak masuk pendaftaran di DPP.Hanya ada dua pendaftar bakal calon ketua di DPP yaitu dirinya sendiri dan Gonang Djuliastono.
“Penyelenggaraan Musda tidak mengikuti peraturan organisasi (PO) dan AD/ART Partai. Munculnya nama Erlia di pagi hari menjelang Musda melanggar proses penjaringan bakal calon ketua,” kata Freeda di Kota Yogyakarta.
Dirinya juga mempertanyakan pencoretan namanya menjelang Musda yang tidak disertai bukti acara. Pencoretan pencalonan tidak dilakukan secara transparansi dan akuntabel.
Freeda dan Putut sepakat, dugaan kuat pelanggaran peraturan organisasi dilakukan oknum-oknum DPP Demokrat yang memimpin jalannya Musda ke-IV. Disinyalir dan dan diduga kuat terjadi permainan politik uang.
“Pencoretan ini, sudah kami laporkan ke Mahkamah Partai yang berwenang meneliti apakah kebijakan sesuai AD/ART partai,” jelas Putut.
Lebih jauh Putut menegaskan bahwa tujuan mereka menggugat keabsahan pengurus bukan untuk menggagalkan sebuah hasil musyawarah. Tetapi ingin memastikan kedepan organisasi dijalankan dengan memenuhi peraturan yang ada.
“Kalau DPP Musda DIY melanggar aturan, semestinya Mas AHY dan Sekjen mengambil langkah membatalkan dan lain sebagianya. Itu adalah hal yang semestinya dilakukan Ketua. Kami tidak menuntut. Kami hanya menyampaikan fakta-fakta di lapangan,” ucapnya.
Bagaimana jika nanti tidak ada penyelesaian dari DPP, Putut mengatakan masih banyak pilihan lain yang bisa diambil. Dirinya menyebutnya ‘parkir sementara’ atau putar balik dan berpindah ke jalur lain.
Dikonfirmasi wartawan, Ketua DPD terpilih Erlia menegaskan bahwa Musda ke-IV sudah memenuhi aturan AD/ART. Jika tidak, jelasnya, mana mungkin utusan DPP memimpin dan mengesahkan Musda.
“Saya turut mendaftar di DPP dan memenuhi syarat sebagai bakal calon ketua. Semua sesuai mekanisme dan tidak ada permainan uang seperti yang diduga,” katanya. (Set)
