Yogyakarta, Koran Jogja – Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Huda Tri Yudiana meminta Pemda untuk mengalokasikan 40 persen dari anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) untuk membantu usaha mikro kecil menengah (UMKM). Program ongkos kirim produk UMKM dinilai membantu pemulihan ekonomi.
Keinginan ini disampaikan Huda saat memberikan sambutan dalam diskusi bertema ‘Pemanfaatan Marketplace e-bakul Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi DIY’, di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (10/5).
“Saya kira Pemda semestinya melibatkan UMKM untuk berbagai keperluan belanja barang dan jasa nya. Ini tertera di perpres no 12 tahun 2021 pasal tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 65,” kata Huda.
Di pasal itu pemda. Kementerian, maupun lembaga negara diwajibkan menggunakan produk usaha kecil/koperasi dalam negeri. Bahkan lebih tegas mewajibkan alokasi paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang atau jasa pemda untuk UMKM.
Huda melihat seharusnya Pemda DIY mengikuti kebijakan agar bisa membantu UMKM bangkit. Jika hal ini diaplikasikan, baik di pemda DIY ataupun pemkab/pemkot tentu akan ada belanja bernilai puluhan atau bahkan ratusan milyar kepada UMKM.
“Belanja ini tentu akan sangat banyak membantu mengungkit perekonomian warga dari sektor UMKM. Contoh kecil, untuk keperluan makan minum di lingkungan pemda saja sudah milyaran setahun. Jika disinergikan dengan UMKM akan sangat membantu,” katanya.
Huda mengapresiasi langkah Pemda DIY pengembangan sekitar 2000 UMKM ratusan Dinas Koperasi dan UMKM melalui program SiBakul. Dimana dalam program ini UMKM diberi difasilitasi gratis ongkos kirim ke konsumen dengan persyaratan tertentu.
Kedua program ini jika dijalankan secara benar menurut Huda bakal memberi modal besar bagi pelaku UMKM untuk bersaing Poinnya berbagai kebijakan harus diikuti dengan langkah taktis agar bisa operasional dan bisa dijalankan massif.
Ketua Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, menyebut program pengiriman gratis produk ke konsumen tahun lalu memberikan hasil seperti yang diharapkan yaitu peningkatan omzet penjualan.
“Tahun lalu dengan anggaran sebesar Rp350 juta memberikan dampak penjualan hingga enam kali lipat. Tahun ini kita tingkatkan program ini dengan pembiayaan dari APBD sebesar Rp1,25 miliar dan sampai April lalu tersalurkan Rp400 juta dengan dengan omzet hingga tujuh kali,” katanya.
Program ini menurut Siwi selain berdampak pada peningkatan juga memberikan keuntungan lan yaitu masuknya data UMKM berserta produknya secara terperinci. Program ini juga memberikan tantangan pada pelaku UMKM untuk lebih kreatif dalam pembuatan produk dan manajemen yang ramah pada perbankan.(set)
