Yogyakarta, Koran Jogja – Ditolaknya permohonan penundaan relokasi oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuat pedagang kaki lima (PKL) Malioboro mendatangi DPRD DIY, Rabu (26/1/2022). Pemda bersikukuh tetap akan merelokasi PKL Malioboro pada awal Februari.
Kehadiran PKL ini berbarengan dengan diskusi yang digelar oleh DPRD DIY dengan Pemda yang diwakili Sekretaris Daerah Kadarmanta Baskara Aji. Audiensi ini digelar untuk mendengarkan usulan dan temuan dari Pansus PKL yang dibentuk DPRD Kota Yogyakarta.
Sambil membawa spanduk bertuliskan keluh kesah soal relokasi, perwakilan dari masing-masing paguyuban mewakili teman-temanya menyampaikan suara keberatan pengosongan Teras Malioboro.
“Kedatangan kami kesini untuk menggelar doa bersama. Kami menunggu hasil audiensi di dalam dengan harapan agar rencana relokasi ditunda,” kata Ketua Paguyuban PKL Malioboro Handayani, Sogi Wartono.
Tidak hanya soal penundaan, PKL juga meminta Pemkot Yogyakarta untuk memperbaiki kondisi lapak-lapak yang telah disiapkan di sentra-sentra relokasi. Pasalnya lapak dinilai tidak layak karena sempit.
“Terlalu sempit, kami sebelumnya menolak. Cuma karena dirayu oleh pemerintah ya akhirnya menerima. Sebenarnya itu tidak layak,” tegas Wartono.
Mewakili PKL, Ia mengatakan sebenarnya ada keinginan untuk menunda relokasi pasca lebaran Idul Fitri. Namun banyak yang meyakini sebenarnya penundaan sesudah lebaran itu masih kurang. Idealnya tetap tiga tahun supaya PKL benar siap-siap.
“Tiga tahun ini kami benar-benar siap. Karena ada yang bayar hutang, cicilan motor dan lainnya,” terang dia.
Ketua Pansus DPRD Kota Yogyakarta, Foki Ardianto yang turut hadir mengatakan di audiensi tadi dirinya memaparkan tentang hasil rapat dengan Pemkot dan rapat dengar pendapat umum.
“Beberapa catatan penting tadi, Sekda menyatakan tim penanganan relokasi dibentuk sesuai SK Gubernur yang di dalamnya Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY. Dari SK ini saya menilai kedua pihak seakan-akan saling lempar tanggung jawab soal kewenangan,” katanya.
Foki juga menyesalkan keputusan Pemda DIY yang menjawab tuntutan penundaan relokasi sesudah lebaran dijawab dengan pemindahaan yang dijadwalkan lebih awal. Ini artinya Pemda ingin mempromosikan bahwa saat libur lebaran nanti Teras Malioboro sudah kosong dari PKL.
Sekda Kadarmanta Aji mengatakan proses relokasi PKL ke Gedung Bioskop Indra dan esk Dinas Pariwisata DIY tidak akan ditunda. Tahap awal relokasi dimulai dengan proses wilujengan pada Rabu sore.
“Ada sebanyak 1.838 PKL yang siap dipindahkan. Kami menjamin usai pindah semua, tidak ada PKL yang beroperasi di Malioboro. Petugas akan dikerahkan maksimal mengantisipasi kemungkinan akan adanya PKL baru,” tegasnya.
Selasa (25/1/2022) Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan lokasi yang ditempati PKL Malioboro selama ini bukan diperuntukkan bagi mereka dan Pemda DIY sudah menanti lama untuk penataan ini.
“Lahan (jualan PKL) itu bukan milik mereka, melainkan milik pertokoan dan pemerintah, bukan untuk fasilitas kaki lima. Saya sudah menunggu 18 tahun, jadi tak perlu lagi mundur 3 tahun,” katanya. (Set)
