Yogyakarta, Koran Jogja – Pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta melihat pelaksanaan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) selama dua periode oleh Pemda masih tumpah tindih. Ini membuat masyarakat bingung ditengah penularan dan ketidakpastian ekonomi.
Usai rapat evaluasi evaluasi pelaksanaan PTKM yang Sekda Kadarmanta Baskara Aji di gedung dewan Kamis (4/2). Ketua DPRD DIY Nuryadi menyoroti tumpang tindih pelaksanaan PTKM dalam hal jam buka usaha yang dipegang oleh Pemda DIY dengan Kabupaten/Kota.
“Masa reses yang berakhir dua hari, kami mendapatkan keluhan masyarakat tentang inkonsistensi pelaksanaan PTKM,” kata Nuryadi yang didampingi Wakil Ketua Huda Tri Yudiana dan Suharwanta.
Para pedagang, khususnya yang berada di sepanjang Malioboro mengeluhkan perbedaan jam buka usaha selama PTKM yang dipegang Satpol PP DIY maupun Satpol Kabupaten/Kota.
Dimana Satpol PP DIY memperbolehkan usaha buka hingga pukul 20.00 WIB dan hanya diperbolehkan tingkat keterisian 25 persen serta wajib dibawa pulang.
“Namun pelaksanaan PTKM Pemkot Jogja dan Pemkab mewajibkan semua usaha tutup pukul 20.00 WIB tanpa terkecuali. Ini membingungkan dan merugikan masyarakat,” kata Nuryadi.
Tumpah tindihnya pelaksanaan PTKM menurut politikus asal PDIP ini memperlihatkan Pemda DIY tidak serius menangani pandemi Covid-19. Sebab penanganan yang diterapkan masih fokus pada pandemi, padahal seharusnya berpikir bagaimana ekonominya.
“Mestinya pemerintah punya cara, sebenarnya kan tidak harus tutup jam 7 (malam),” katanya.
Tumpah tindih ini tidak bakal menjadi masalah, asalkan menurut Nuryadi Pemda DIY tidak terlibat dalam penegakan PTKM di daerah. Jika memang Pemda ingin melibatkan daerah untuk pelaksanaan PTKM, maka sebaiknya Pemda memberi kebebasan kepada Kabupaten/Kota untuk mengatur wilayahnya.
“Bukannya menghilangkan haknya kabupaten kota. Namun jika berdasarkan kontek kebersamaan, hal ini menjadi bukti adanya ketidakbersamaan antara Pemda dan lima Kabupaten/Kota. Pemda DIY seharusnya lebih tegas dalam menyampaikan itu,” kata Nuryadi.
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan keputusan lanjut atau tidaknya PTKM yang akan berakhir 8 februari menunggu hasil pertemuan antara Sultan dengan Presiden Jokowi kemarin Rabu (3/2).
“Bersama lima Gunerbur, termasuk DIY, Presiden membahas evaluasi PTKM. Hasilnya kita tunggu seperti apa sebagai tindak lanjut di daerah,” ucapnya.
Sekda Kadarmanta Baskara Aji menyatakan dari evaluasi pihaknya pelaksanaan PTKM yang berjalan dua periode, 11-25 Januari dan 26 Januari – 8 Februari, pihaknya melihat ini tidak semata-mata terkait dengan kenaikan maupun penurunan penularan Covid-19.(set)
