Sleman, Koran Jogja – Puluhan advokat akan memantau dan mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) supaya bersih dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mereka yang tergabung dalam Tim 38 ini melakukan deklarasi Advokat Pilkada Bersih untuk wilayah DIY.
Ketua Tim 38, Kamal Firdaus mengatakan, pihaknya akan melakukan berbagai langkah dalam berkontribusi menciptakan pilkada yang bersih tahun ini. Seperti memberikan masukan dan kritik, baik dalam masa kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
“Kami akan berupaya mengimbau dan memantau supaya Pilkada berjalan bersih, seperti bebas dari praktek money politik dan janji-janji muluk paslon yang tidak bisa direalisasikan,” katanya dalam konferensi pers, Senin (23/11).
Kamal mengatakan, pihaknya juga akan melakukan pengawasan supaya pasangan calon (paslon) yang maju dalam pilkada tidak memanfaatkan dana-dana dari APBD. “Supaya paslon tidak memakai dana dari APBD dengan janji bernada ancaman kalau tidak memilih saya, dana-dana ini tidak dikucurkan,” ucapnya.
Menurut Kamal, dana dari APBD rawan disalahgunakan dalam pilkada. Seperti dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Keluarga Harapan (BKH). “Jangan sampai dana ini dimanfaatkan untuk kalau saya nanti tidak terpilih akan begini-begini,” katanya.
Kamal mengatakan, seluruh pihak harus profesional agar menciptakan pemilu yang bersih. Baik itu paslon, KPU, Bawaslu, maupun pemerintah itu sendiri. “Semua pihak harus profesional, imparsial (tidak berpihak), fair, dan tidak diskriminatif,” katanya.
Kamal berkata, timnya nanti juga akan menyoroti protokol kesehatan yang diterapkan selama proses pilkada ini. Ia juga mengusulkan supaya paslon yang tidak mematuhi protokol kesehatan tidak dipilih.
“Jangan sampai muncul klaster pilkada, mengingat DIY zona merah. Saya pun mengusulkan tidak memilih paslon yang tidak patuh protokol kesehatan,” katanya.
Deklarator Tim 38, Oscar Semendawai, mengatakan pihaknya akan mengingatkan kepada pasangan calon maupun tim kampanyenya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. “Tim ini untuk menjawab keresahan masyarakat karena kami juga sudah mendengar ada keluhan-keluhan dari masyarakat, beredar berita-berita bantuan dari pemerintah sebagai bagian kampanye,” ucapnya.(rid)
