Yogyakarta, Koran Jogja – Pedagang kali lima (PKL) Malioboro meminta relokasi ditunda satu tiga tahun lagi.
Karena tidak melihat urgensi relokasi, DPRD Kota Yogyakarta berinisiatif membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas mendalam soal relokasi.
Hari ini, Senin (17/1/2022), lebih dari seratus orang PKL Malioboro mendatangi gedung DPRD Kota Yogyakarta untuk beraudiensi dan menyuarakan keluh kesahnya kepada wakil rakyat. Mereka ditemui Ketua DPRD Danang Rudyatmoko.
Kepada wakil rakyat, Ketua Asosiasi Ketua Asosiasi PKL Yogyakarta (APKLY) Wawan Suhendra meminta agar relokasi atau penataan itu ditunda satu atau tiga tahun lagi. Pasalnya saat ini ekonomi sedikit pulih setelah dihantam pandemi.
“Kami tidak menolak, tapi minta ditunda sampai ekonomi pulih betul. Satu atau tiga tahun lagi. Jika pindah secepat itu, kami tidak yakin mendapatkan pasar. Kami sudah capek,” kata Wawan.
Selain menyuarakan permohonan penundaan, mereka juga melaporkan adanya rencana relokasi pada 1-7 Februari depan. Jika masih ada yang berdagang pada 8 Februari akan ditindak oleh satuan khusus.
Terlebih lagi, jika melihat kios-kios di dua shelter relokasi yang tidak sesuai harapan, Wawan melihat proses validasi ulang pedagang sangat meresahkan mereka.
Sebab sebanyak 2.336 PKl yang saat mencari nafkah di Malioboro ingin mendapatkan kios tanpa terkecuali.
“Relokasi terkesan dipaksakan dan tergesa-gesa. Kami ingin semua PKL menempati sentra-sentra tanpa ada pengecualian. Kedatangan kami kesini agar suara didengar dan disambut dengan keputusan dibentuknya pansus,” katanya.
Ketua DPRD Danang gagasan pembentukan pansus tentang relokasi PKL sebelumnya sudah digulirkan sebelum kedatangan rekan-rekan hari ini.
Pansus ini diminta untuk memetakan sebenarnya ada apa di balik relokasi ini.
“Saya tidak melihat adanya urgensi soal relokasi PKL ini. Mau dipindah kapanpun, kami belum melihat urgensinya relokasi apa?,” katanya.
Karena itu tugas pansus lah yang nantinya memberi jawaban soal urgensinya dan disampaikan dengan jelas ke rekan-rekan PKL. Pansus ini juga akan menjadi jembatan dialog, bukan sekedar sosialisasi.
Walikota Haryadi menyambut baik terbentuknya pansus karena akan memperjelas akuntabilitasnya.
Pihaknya belum menentukan tanggal relokasi kapan karena masih akan melakukan pengecekan shelter.
“Kita lihat dulu tempat relokasi di shelter Indra atau selatan hotel Inna apakah sudah layak. Dengan kapasitas yang terbatas, pendataan sudah dilakukan,” katanya.
Mengenai permohonan PKL soal waktu penundaan, Haryadi mengatakan ditunda kapanpun penataan pasti akan dilakukan.
Yang terpenting pihaknya memberi jaminan bahwa di tempat baru keramaian pembeli tetap ada.
Demikian juga dengan beberapa orang yang kehilangan pekerjaan akibat penataan.
Haryadi mengatakan pihaknya bertugas untuk melakukan pemberdayaan terutama pada sektor pekerjaan yang berkaitan dengan Malioboro. (Set)
