Yogyakarta, Koran Jogja – Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo, meminta Pemda DIY kembali mengkaji penerapan Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Mereka berharap PTKM tidak diperpanjang karena menyebabkan kerugian.
Dihubungi Jumat (22/1), Sujarwo mengatakan selama pemberlakukan PTKM seluruh pelaku usaha di Malioboro mengalami penurunan omzet hingga 80 persen. Tidak hanya pedagang, Ia menyebut tukang becak dan andong mengalami kondisi yang sama.
“Yang mengalami dampak tak hanya pedagang kaki lima, tetapi juga toko, mall, becak, andong, asongan Semua terkena dampak kebijakan tersebut,” katanya.
Bahkan selama PTKM, kalangan pedagang yang biasanya berjualan sore hingga dini hari memiliki tutup tidak beroperasi.
Mewakili pelaku usaha di Malioboro, Sujarwo meminta Pemda DIY tidak lagi memperpanjang PTKM. Sebagai gantinya, pihaknya menyetujui penegakkan disiplin protokol kesehatan diperketat dan disanksi. Kondisi ini menurutnya membuat pelaku usaha bisa beroperasi.
“Namun jika memang PTKM diperpanjang. Kami mengusulkan agar jam operasional diperpanjang. Tidak lagi harus tutup pukul 19.00 WIB, tapi sampai 22.00 WIB,” ucapnya.
Sujarwo memaparkan selama pandemi ini, seluruh pemangku kepentingan di Malioboro mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Namun pemberlakukan PTKM menjadikan pembeli sepi.
“Kita sudah memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Malioboro sekarang sangat sepi. Pedagang yang jualan sedikit. Sebagian konsumen orang dalam dan yang masuk cuma 25 persen. Jadi kami harapkan kebijakan dari pemerintah,” pintanya.(set)
