Soal Permukiman, DI Yogyakarta Wajib Miliki Satu Peta

by
koran jogja

Yogyakarta, Koran Jogja – DPD Real Estate Indonesia (REI) menyatakan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta sudah seharusnya memiliki satu peta tentang tata ruang dan lahan permukiman atau Single Basic Map.

“Keberadaan single basic map ini guna memetakan kawasan mana saja yang diperuntukan untuk permukiman atau tidak. Sebab kebutuhan akan permukiman terus meningkat seturut penambahan jumlah penduduk,” kata Ketua DPR REI DIY Ilham Muhammad Nur, Senin (18/1).

Ketiadaan satu peta permukiman selama ini menurut Ilham menghadirkan kesulitan di pengurusan perizinan. Tidak adanya panduan yang tegas dan jelas terkait zona mana yang bisa dibangun menjadi penyebab rendahnya tingkat pembangunan dibandingkan kebutuhan.

“Satu peta tata ruang dan lahan permukiman membuat menghadirkan aturan tegas dan jelas. Ketiadaan satu peta ini menjadikan pengurusan perijinan memakan prosedur panjang dan bersifat linier,” tegasnya.

Ia menceritakan bagaimana anggota REI saat pengurusan izin di satuan perangkat kerja daerah (SKPD) menemukan perbedaan status lahan yang akan digunakan. Pada satu SKPD lahan dinyatakan berstatus kuning, namun di SKPD lain lahan yang sama dinyatakan sebagai lahan hijau.

Perizinan satu pintu juga diharapkan dihadirkan oleh Pemda DIY. Tidak seperti sekarang dimana saat mengurus izin, pengembang harus linier, rigid dan satu persatu. Kedepan perizinan cukup di satu pintu dimana semua pihak baik dari Pemda, Pemkab, hingga Desa maupun Dusun dihadirkan.

“Tujuannya cuma satu, biar proses pengurusan ijin sekali jalan tidak harus mendatangkan satu persatu. Padahal konsep yang kita bawa sama,’ katanya.

REI meyakini, jika semua hal ini bisa terwujud mulai dari satu peta, proses satu pintu perizinan hingga rujukan peraturan akan banyak mendatangkan investasi.

Terkait kebutuhan rumah, REI mencatat pada 2020 sebanyak 220 ribu rumah baru dibutuhkan warga, namun pengembang hanya bisa memenuhi kurang dari 75 persennya. Padahal dalam hitungan REI, angka ideal jumlah perumahan untuk satu daerah minimal mencapai 30-40 persen dari jumlah penduduk total.(set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *