Soal THR, Buruh Yogyakarta Inginkan Dewan Ikut Awasi

by

 

Yogyakarta, Koran Jogja – Buruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tergabung di Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) meminta anggota DPRD ikut terlibat dalam pemantauan penyaluran tunjangan hari raya (THR).

Mereka mensinyalir penyaluran THR ini tahun akan kembali bermasalahan seperti tahun lalu dengan alasan pandemi.

“Hari ini kita beraudiensi dengan Komisi D untuk membicarakan berbagai hal terbaru terkait kondisi buruh. Dari enam hal yang kita bicarakan, kita memberi prioritas pada tiga hal,” kata Ketua DP KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan, Jumat (30/4) siang.

Bertempat di lobi Gedung DPRD DIY lantai I, rombongan DPD KSPSI yang berjumlah 22 orang ini diterima oleh Ketua Komisi D Koeswanto ditemani wakilnya Umaruddin Masdar. Selain itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Aria Nugrahadi, juga hadir.

Tiga hal yang menurut Irsyad harus segera ditindak lanjuti bersama adalah soal penyaluran THR yang sesuai edaran Kementerian Ketenagakerjaan harus diterima paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.

“Kami melihat, dengan alasan pandemi akan banyak perusahaan yang mengaku tidak bisa membayar THR. Padahal sesuai aturan jelas, baik yang terdampak maupun tidak wajib membayarkan THR,” katanya.

Karenanya, selain posko pengaduan di organisasi buruh maupun Disnakertrans DIY, keterlibatan pengawasan dari wakil masyarakat ini penting. Minimal keterlibatan ini dalam hal pengawasan, khususnya penerapan denda oleh pemerintah kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR-nya.

Persoalan kedua yang dibicarakan adalah rencana pembentukan koperasi di organisasi buruh yang sempat disepakati dengan Pemda DIY, Oktober tahun lalu namun tidak ada langkah realisasi.

Koperasi ini menurut Irsyad penting karena selain sebagai penambahan penghasilan di luar upah, koperasi ini nantinya dimaksudkan sebagai wadah partisipasi buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja terkait dengan bentuk pelatihan yang diberikan pemerintah.

Terakhir adalah soal upah minimum regional (UMR) yang rendah dan jauh dari biaya kebutuhan hidup layak (KLH) DIY. Dewan menurutnya harus melakukan kajian kenapa hal itu terjadi, sebab upah yang ditetapkan oleh Pemda DIY atas usulan Dewan Pengupahan ini sangat tidak manusiawi.

“Tiga masalah ini yang setiap waktu selalu ramai dibicarakan jika membahas buruh DIY. Namun tidak pernah realisasi perbaikan usai audiensi,” katanya.

Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi menyatakan terkait dengan enam hal yang disampaikan buruh, pihaknya sepenuhnya mengacu pada aturan dari pusat. Soal THR, karena sudah diatur oleh pusat, maka pihaknya yang berkewajiban melakukan pengawasan.

“Sampai saat ini sebanyak sepuluh perusahaan sudah menyampaikan laporan tidak bisa memberikan THR tahun ini. Kemudian soal koperasi ini masih terus kita tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Wakil Ketua Komisi D Umaruddin Masdar berjanji pihaknya akan membantu segala permasalahan yang disampaikan oleh rekan-rekan buruh.

Namun yang lebih penting sekarang ini baginya adalah meminta hasil kerja dari Disnakertrans terkait dengan upaya memasukan buruh terdampak pandemi sebagai penerima bantuan dari pemerintah.(set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *