Soal UU ITE, Komisi I DPR Sukamta: Tim Pengkaji Harus Libatkan Pihak Netral

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Tim pengkaji Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang tidak memasukan unsur independen menuai sorotan. Salah satunya datang dari Komisi I DPR yang salah diantaranya membidangi Komunikasi dan Informatika.

“Agar tim pengkaji UU ITE bisa mengkaji dengan baik bagusnya diisi dengan unsur independen masyarakat, ” ujar Anggota Komisi I DPR Sukamta, saat menghadiri kegiatan jaring aspirasi, di Pendopo Aspirasi komoleks Kantor DPD PKS Kota Jogja, Rabu (24/2).

Tim pengkajian revisi UU ITE sendiri dibentuk yang kesemuanya dari unsur pemerintah. Terdiri dari tiga kementerian yaitu Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu mengkritik tim kajian UU ITE yang hanya berasal dari tiga kementerian yang merupakan representasi dari pemerintah. Melihat semangat Presiden Jokowi yang menilai ada pasal karet di dalam UU ITE maka sudah seharusnya memasukkan unsur kelompok independen yang merupakan perwakilan dari masyarakat.

Menurut Sukamta jika tidak dimasukan unsur independen dalam tim revisi UU ITE maka cendrung merasa nyaman dengan adanya UU ITE yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menjerat pengkritik pemerintah. “Ada subjektivitas jika tim kajian hanya orang pemerintah. Perlu tambahan orang independen agar bisa menilai lebih netral dan dari kacamata luar pemerintah,” terangnya.

Politisi asal Daerah Pemilihan DIY itu melihat kehadiran unsur independen diperlukan agar dapat menilai lebih obyektif UU ITE. Maka jika pemerintah serius untuk melakukan kajian harus melibatkan tim dan merekrut tim dari kelompok netral. Baik itu pengamat media sosial, Komnas HAM dan elemen masyarakat sipil lainnya. “Mereka punya catatan rinci tentang kasus-kasus yang ditangani dengan UU ITE,” ucap dia.

Sukamta memberikan contoh pasal karet di UU ITE diantaranya adalah Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik yang dibandingkan UU ITE tentang pasal pencemaran nama baik di KUHP.

“Nah, dalam KUHP, ada rincian dari pencemaran nama baik itu seperti apa. Di UU ITE tidak ada rincian itu. Sehingga menghina dengan sangat ringan dengan sangat berat sama ancamannya. Ini rentan untuk disalahgunakan. Kalau ada rincian seperti di KUHP maka bisa mengurangi penyimpangan pelaksanaan UU ITE,” terang Sukamta.

Menurutnya sejak 2016 hingga saat ini sudah ada lebih 200 kasus yang dituntut menggunakan UU ITE ini. Ia pun menegaskan sikapnya tidak setuju jika UU ITE dihapus, tapi cukup dilakukan revisi karena masih ada pasal-pasal karet.(rls)