Trend Kasus Covid-19 di Yogyakarta Cenderung Menurun

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengikuti video conference Rapat Koordinasi Pembahasan Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada Kamis (11/02). Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

Dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sri Sultan melaporkan, sejak 11 Januari-10 Februari 2021 pelaksanaan PPKM di DIY, angka pasien positif CoViD-19 terus menurun, dan angka kesembuhannya pun cukup tinggi. Terkait ketersediaan bed bagi pasien CoViD-19, kondisi di DIY saat ini, jumlah bed yang terpakai sekitar 59,65% dari total bed yang disediakan 910 bed.

“Sementara mengenai posko penanganan CoViD-19, di kami tidak ada masalah karena sejak awal pengadaan posko sudah ada dari tingkat provinsi sampai di tingkat terendah, yakni pedukuhan,” imbuh Sri Sultan.

Sri Sultan pun menegaskan, meski saat ini kondisi jumlah pasien terus menurun, DIY tetap akan menjalankan perlakuan penanganan CoViD-19 yang sama di seluruh daerah di DIY agar kondisi yang statusnya masih baik atau sudah membaik, tidak lagi menular atau berubah statusnya menjadi oranye atau merah.

“Mayoritas DIY masih merah di dua kabupaten, dan tiga lainnya cenderung oranye. Semoga hari-hari yang akan datang semakin baik lagi,” ungkap Sri Sultan.

Sementara itu, Airlangga Hartarto pun menyatakan, secara nasional, kasus CoViD-19 masih naik, meskipun laju pertambahannya sudah berkurang. Namun dengan diterapkannya PPKM, beberapa provinsi di Jawa telah mengalami penurunan kasus CoViD-19, termasuk turunnya angka kematian akibat CoViD-19.

“Terkait pelaksanaan PPKM Mikro yang dilakukan pada 9-22 Februari 2021, tujuh provinsi di Jawa dan Bali telah menerbitkan aturan pelaksanaannya, sebagai tindak lanjut Instruksi Mendagri RI Nomor 03 Tahun 2021 dan Instruksi Mendes Nomor 01 Tahun 2021,” ungkapnya.

Selanjutnya, Airlangga mengatakan, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi ialah koordinasi dengan Pemkab/Pemkot, koordinasi dengan Forkopimda dan Satgas Daerah, sosialisasi PPKM Mikro, serta monitoring dan evaluasi.(rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *