Dimana berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 bahwa kewenangan perguruan tinggi ada di Pemerintah Pusat. Sedangkan substansi yang dikerjakan oleh AKN Seni dan Budaya Yogyakarta adalah seni dan budaya Yogyakarta. Sehingga hal ini harus seiring sejalan dengan kebijakan Pemda DIY terkait seni budaya.
“Dengan adanya program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah, kami sangat terbantu dan berterimakasih kepada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, sehingga kami dikumpulkan dalam satu wadah dengan PTN vokasi lainnya seperti Sekolah Vokasi UGM, Fakultas Vokasi UNY, dan dengan stakeholders di daerah termasuk Disdikpora DIY, Disnaker DIY, BAPPEDA, KADIN DIY dan lain sebagainya, bahkan dari SMK-SMK dan lembaga kursus,” katanya.
Faisal melanjutkan, hal tersebut bisa bergerak lebih cepat lagi untuk memajukan Yogyakarta. Dan memang seharusnya bahwa pendidikan khususnya vokasi ini harus searah sejalan dengan kebijakan daerah untuk melihat potensi-potensi daerah apa saja yang bisa dikembangkan.
“Sehingga pendidikan ini akan lebih terasa manfaatnya oleh masyarakat sekitar di wilayah dimana PTN itu berada,” paparnya. (*)
