Kesbangpol DIY Tak Punya Data Terorisme, Dewan Kecewa

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta mengaku sama sekali tidak tahu soal keberadaan pelaku terorisme. Kondisi ini membuat Komisi A DPRD DIY kecewa.

Hal terungkap saat rapat kerja Komisi A yang langsung dipimpin Ketuanya Eko Suwanto bersama Kesbangpol DIY, Selasa siang (6/4).

Saat ditanya mengenai keberadaan serta kemungkinan jumlah terduga teroris yang ada di DIY. Kepala Kesbangpol DIY Dewi Isnu Broto memberi jawab klasik seperti ‘kami tidak tahu’ serta ‘bukan wewenang kamu’.

Hal ini terang saja menjadikan anggota dewan kecewa dan menganggap Kesbangpol tidak pernah berkoordinasi dengan jajaran Forkompinda lainnya.

“Harapan rapat kali ini sebenarnya kami ingin mengetahui apa yang sudah dan akan yang akan dilakukan Kesbangpol terkait aksi penangkapan terduga teroris akhir pekan lalu yang fantastis,” kata Sekretaris Komisi A Retno Sudiyanti.

Jawaban klasik itu, menurut Retno membuktikan Kesbangpol sangat-sangat kurang dalam hal data yang kemungkinan karena kurang koordinasi. Hasilnya rapat hari ini dianggap mentah.

Retno menegaskan, meski bukan menjadi wewenang Kesbangpol melakukan penangkapan. Setidaknya Kesbangpol memiliki data terkait keberadaan maupun perkembangan terorisme di DIY. Sebab hal ini sangat penting dalam hal ketahanan negara.

“Kesbangpol seharusnya memiliki jaringan yang kuat terkait aspek politik dan hal-hal yang menyangkut ideologi dan kesatuan kebangsaan,” tegas Retno.

Karena hasil rapat mentah, Retno berjanji pihaknya sesegera mungkin untuk memanggil jajaran Forkompinda lainnya seperti TNI dan Polri untuk mengetahui perkembangan terorisme di DIY.

Terkait dengan penangkapan dan pengeledahaan sebuah LSM oleh Densus 88 akhir pekan lalu. Kepala Kesbangpol Dewi Isnu Broto menyangkal pihaknya telah kecolongan.

Pasalnya, selama ini pihaknya sama sekali tidak memiliki data mengenai keberadaan terorisme baik dari sisi individu maupun kelembagaan pendukungnya.

“Lembaga berbadan hukum di tempat kami tidak ada daftar. Karena tidak diberi tembusan terkait organisasi berbadan hukum. Sekarang kan daftarnya langsung ke pusat. Ke Kemendagri dan Kemenkumham,” katanya.

Sekretaris Kesbangpol Ani Srimulyani menyatakan pihaknya sebenarnya telah melakukan pencegahan munculnya radikalisme dengan menghadirkan berbagai program ketahanan ideologi negara.

“Sejak 2019 kita menghadirkan program ‘Sinau Pancasila’ dan tahun ini bergulir ‘Sinau Bhinneka Tunggal Ika’. Semuanya dilaksanakan di tingkat kecamatan se-DIY,” katanya.(set)