Pembelian Hotel Mutiara Disoroti BPK

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Meski Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan laporan keuanggan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta 2020 wajar tanpa pengecualian (WTP) kesebelas kalinya.

Namun pembelian hotel Mutiara dan pembangunan tanggul di tempat pembuatan sampah terpadu (TPST) Piyungan mendapat sorotan BPK.

Dalam Laporan keuangan DIY tahun anggaran 2020 pada DPRD dan Gubernur DIY, Kamis (22/4) di gedung dewan, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono menyatakan temua permasalahan secara khusus memang tidak berpengaruh pada penilaian atau opini yang diberikan.
“Tapi penting ditindak lanjuti,” tegas Agus.

Permasalahan yang disoroti BPK adalah penganggaran dan pengadaan lahan Hotel Mutiara 1-2 karena dinilai belum memadai. BPK merekomendasikan Pemda DIY segera menyusun rencana pemanfaatan Hotel Mutiara dan penganggaran yang bersumber dari Danais.

Dengan perencanaan dan pembangunan tanggul di TPST Piyungan, BPK juga menilai belum sepenuhnya memadai. Atas masalah ini BPK merekomendasikan penyusunan kajian teknis proyek dikerjakan di area limbah lindi.

“Sesuai pasal 15 UU nomor 20 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemda wajib memberikan jawaban atas rekomendasi kami maksimal 60 hari setelah laporan diterima,” ucap Agus.

BPK juga menyoroti rencana strategis pembangunan kawasan pariwisata DIY yang sesuai RPJMD 2017-2022, ditargetkan menjadi kawasan wisata ternama di ASIA Tenggara.

Hal yang menjadi sorotan adalah belum dibuatnya rencana detail induk pengembangan kawasan dan tata ruang belum spesifik. Padahal itu adalah hal-hal paling strategis.

Sampai semester kedua 2020, BPK menyatakan dari 1.084 rekomendasi, Pemda DIY sudah menindaklanjuti 858 rekomendasi atau sekitar 81,87 persen. Angka ini dinilai lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang rata-rata 63 persen.

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono menyambut baik dan mengapresiasi penilaian BPK yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak sebelas kali berturut-turut.

“Kami mengakui ada kelemahan sistem pengendalian internal dari yang direkomendasikan BPK. Temuan, segera kami tindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi perbaikan sistem keuangan daerah,” katanya.

Ketua DPRD DIY Nuryadi menyatakan Pemda sama sekali tidak berkomunikasi dengan pucuk pimpinan dewan soal pembelian hotel Mutiara Meskipun menggunakan Dana Keistimewaan (Danais), namun etikanya setidaknya ada komunikasi.

“Ngak tahu kalau komisi. Jika sampai komisi juga tidak diajak bicara, petaka bagi kita. Sebelas opini wajar tanpa pengecualian berturut-turut namun mendapat rekomendasi banyak banget. Saya kira ini ada sesuatu,” kata Nuryadi.(set)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *