Pemda Diminta Percepat Penanganan Pandemi Covid-19

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Dua organisasi relawan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta pemerintah daerah untuk bergerak dan mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dinilai tidak menurunkan angka penularan.

Dalam rilisnya, Jumat (23/7), Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) (FPRB) dan Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat Sipil (FORKOM OMS) Daerah Istimewa Yogyakarta menilai penanganan pandemi di daerah kurang serius.

“Pemda DIY selalu berdalih mengenai kompleksitas persoalan Covid-19 yang melampaui kapasitas pendukung serta kebijakan publik yang tidak memadai,” kata Koordinator Bidang Advokasi dan Kebijakan FPRB DIY, Wahyu Heniwati secara tertulis.

Ini menunjukkan dalam situasi yang darurat ini, Pemda kurang serius dalam mengantisipasi pandemi. Karena itu dibutuhkan percepatan penanganan pandemi dengan cara-cara yang lebih strategis, ekstra cepat dan cerdas, dengan mengedepankan kemanusiaan, sense of crisis, dan sense of urgency.

“Dalam konteks demikian, maka apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah bukanlah dalam kacamata ‘membantu masyarakat’, melainkan kewajiban,” terangnya.

Perwakilan FORKOM OMS DIY, Timothy Apriyanto dalam tuntutannya meminta pemda untuk segera mendirikan depo oksigen untuk memenuhi kebutuhan bagi perawatan pasien positif.

“Memberikan pelayanan gratis dan memastikan cukup pasokannya. Segera memperluas dan mempercepat testing, tracing dan treatment (3T) guna memastikan serta memantau positivity rate secara faktual dan meningkatkan kapasitas serta kemudahan birokrasi pelaksanaan vaksinasi. Ada beberapa hal mendesak yang harus,” jelasnya.

Sementara Epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Bayu Satria Wiratama menilai penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dari 3-20 Juli belum memberikan dampak penurunan kasus positif.

“Kalaupun turun, ini diikuti jumlah tes yang turun juga, ini bisa dilihat dari bisa dilihat dari positivity rate yang cenderung stabil. Jumlah yang dites turun otomatis jumlah kasus turun juga,” kata Bayu.

Selama PPKM Darurat, penurunan lebih disebabkan jumlah sampel yang di tes menurun dan ini diakui pemerintah sendiri.

Ia melihat tingginya kasus positif dua bulan terakhir tidak berhubungan dengan program vaksinasi melainkan masyarakat yang abai protokol kesehatan. Karena vaksin aman dan tidak akan menyebabkan sakit Covid-19.

“Yang mungkin terjadi adalah pelaksanaannya yang tidak terkendali dan menyebabkan 5M tidak bisa dijaga,”katanya.

Bayu meminta pemerintah menggencarkan program vaksinasi target herd immunity pada September nanti tercapai. Jika laju vaksinasi harian masih rendah, maka target, kebebalan komunitas -Jawa Bali sulit.

“Target kekebalan komunitas di September bisa tercapai jika vaksinasi mencapai 2 juta sehari,” katanya.(set)