Bantul, Koran-Jogja.com– Sebanyak 180 KK dari tiga RT yang berada di sisi barat Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan menolak rencana perluasan oleh Pemda DIY.
Mewakili warga, Maryono menyatakan 180 KK ini merupakan warga RT 3,4 dan 5 Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan.
“Jika diperluas, maka kami adalah warga yang terdampak langsung. Selain sebagai pemukiman, area sisi barat selama ini merupakan area hijau,” katanya Selasa (18/5).
Penolakan ini secara tegas menurut Maryono sudah disampaikan dalam dua kali pertemuan yang digelar oleh perwakilan Pemda DIY di Kantor Desa Sitimulyo.
Dalam sosialisasinya, perwakilan Pemda menceritakan dibutuhkan seluas 6 hektar lahan untuk perluasan TPST. Pasalnya saat ini lahan seluas 12,5 hektar yang diperuntukan untuk sampah dari Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul sudah over load.
“Dari enam hektar yang dibutuhkan, sudah ada lahan seluas 2,5 hektar. Rencana sisanya akan menggunakan lahan sisi barat,” katanya.
Warga menurut Maryono mempertanyakan kebijakan ini. Sebab selama ini Pemda telah mendapatkan lahan seluas 5 hektar di sisi timur TPST. Kenapa lahan ini saja yang tidak digunakan.
Jika rencana ini terealisasi, Maryono menegaskan warga lah yang langsung berhadapan dengan dampak sampah seperti masalah limbah, bau hingga meningkatnya gas metana di lingkungan warga.
“Jika nanti di sini, kami akan pindah kemana,” ujarnya.
Kepala Desa Sitimulyo, Juweni membenarkan rencana Pemda DIY memperluas TPST Piyungan ke sisi barat. Perluasan ini diperlukan karena TPST tidak mampu menampung kiriman sampah.
“Tidak ada paksaan kepada warga menjual lahannya. Lahan yang akan dibeli Pemda ada di tiga sampai empat titik dengan 50 KK yang kemungkinan terdampak langsung,” katanya.(set)
