Akademi Puji Presiden Soal Hari Penegakan Kedaulatan Negara

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Presidium Lingkar Akademisi Reformis Indonesia Ahmad Ma’ruf menilai keputusan penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara pada 1 Maret adalah tepat.

“Keputusan Presiden Joko Widodo tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara setiap 1 Maret membuka kacamata generasi muda untuk memahami peran sejarah tokoh bangsa dalam Serangan Umum 1 Maret 1949,” kata Ma’ruf, Jumat (4/3).

Keputusan pemerintah ini membuka adanya pembelajaran sejarah berkaitan pentingnya menegakan kedaulatan NKRI di mata dunia.

“Keppres 2/2022 ini sejalan dengan hasil para ilmuwan dan sejarawan yang menempatkan peran sentral Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan dan juga Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai Panglima Angkatan Perang yang saat itu kalau tidak salah masih bernama TRI,” kata Ma’ruf.

Seperti diketahui, tiap tokoh bangsa memiliki peran sejarah penting menegakan kedaulatan RI. Panglima Besar Sudirman, memiliki track record sebagai ahli strategi dan panglima perang nampak pada palagan Ambarawa.

“Itulah yang membangun legitimasi kepemimpinan Pak Dirman. Pada SU 1 Maret banyak juga yang berperan dalam posisi masing-masing, seperti Pak Harto, Pak Nasution, Pak Urip Sumoharjo, Kawilarang, Pak Simatupang, Pak Bambang Sugeng dan lainnya. Banyak tokoh yang ikut peran termasuk Pak Harto sebagai pelaksana,” kata Ma’ruf.

Keppres 2/2022 ini tak menghilangkan peran Soeharto sebagai salah satu pelaksana kebijakan untuk menjabarkan di tingkat taktik perang. Perintah mobilisasi angkatan perang dari Menhan yang dalam konteks strategi, mobilisasi dan lain-lain oleh Jenderal Sudirman.

“Tatkala menempatkan Sri Sultan HB IX dan juga Panglima Angkatan Perang, maka pembelokkan sejarah yang kini diluruskan,” tegasnya.

Perlu dicatat bahwa Ibu kota negara ketika dipindahkan dan dalam keadaan tidak aman, yang mengundang ke Jogja itu Sri Sultan HB IX.

Bahkan APBN RI pertama dibiayai Sri Sultan HB IX setidaknya sekitar 5 juta Golden. Kontribusi pemikiran dan pengorbanan Aset meneguhkan peran Sri Sultan IX sangatlah sentral.

Berkaitan dengan polemik Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ma’ruf menyatakan yang paling penting adalah memberikan cakrawala dan menjernihkan sejarah tokoh bangsa yang berjasa besar pada Indonesia.

“Jadi mari kita menangkan wacana publik dengan mendorong para sejarawan dan pengamat militer berbicara tentang kebenaran sejarah dengan menghormati jasa Sri Sultan HB IX dan Jenderal Sudirman,” kata Ma’ruf yang juga Peneliti senior di Institute of public policy and economic studies (Inspect). (Set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *