Anggaran Penanganan Covid-19 di Bantul Turun Rp10 Miliar

by

Bantul, Koran Jogja – Sekretaris Daerah Pemkab Bantul Helmi Jamharis menyebut pihaknya terpaksa melakukan pengurangan anggaran kembali karena adanya penurunan pendapatan daerah 2021. Anggaran penanganan pandemi Covid-19 terakhir turun kembali sebesar Rp10 miliar.

“Sesuai refocusing pada, anggaran penanganan Covid-19 sebenarnya sudah menjadi Rp144 mliar. Namun karena asumsi pendapatan asli daerah berkurang hingga hanya Rp10 miliar maka dana penangganan menjadi Rp134 miliar,” kata Helmi, Selasa (30/3).

Besaran anggaran penangganan ini menurut Helmi juga termasuk pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan pada triwulan ke empat 2020 yaitu sebesar Rp20 miliar. Sedangkan sisa anggaran yang masih ada nantinya diperuntukan untuk insentif nakes an pendampingan pemberian Covid-19 hingga Agustus nanti.

Helmi mengatakan dengan besaran anggaran ini, bisa dipastikan nantinya nilai insentif yang diberikan ke nakes tidak lagi menyesuaikan dengan pemerintah pusat. Namun berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

“Jika mengacu pada keputusan pusat terkait besaran intensif untuk nakes. Maka anggaran penanganan Covid-19 seharusnya mencapai Rp234 miliar dengan Rp60 miliarnya untuk insentif nakes,” ucapnya.

Tidak hanya anggaran penanganan Covid-19 yang mengalami pengurangan ulang. Beberapa pos penting juga mengalami hal yang sama.

Salah satunya adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang sebelumnya diputuskan sebesar Rp23 miliar untuk tahun ini berubah menjadi Rp11,5 miliar. Demikian pula untuk program penerangan jalan di Dinas Perhubungan yang semula Rp13 miliar menjadi Rp11 miliar.

“Hal yang sama juga terjadi pada anggaran untuk penyertaan modal buat BUMD. Sebelumnya dianggarkan Rp11 miliar, namun menjadi Rp 7 miliar. Refocusing kedua ini juga menyasar biaya perjalanan dinas di Setwan DPRD Bantul dan di OPD-OPD,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Bantul, Aris Suhariyanta mengatakan dengan pengurangan anggaran ini maka pihaknya akan fokus pada penerangan jalan pedesaan da obyek wisata sebesar Rp10 miliar.

“Tahun ini ada 500 titik lampu penerangan jalan akan kita kerjakan,” kata Aris.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Bantul, Enggar Suryo Jatmiko mengatakan refocusing anggaran untuk COVID-19 merupakan kewenangan Pemkab Bantul sehingga tanpa konsultasi ke DPRD Bantul, Pemkab Bantul bisa mencoret anggaran sesuai keinginannya.(set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *