Yogyakarta, Koran Jogja – Wakil Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suwardi, tegas menolak adanya usulan menjadikan Hotel Mutiara sebagai shelter penampungan warga terpapar Covid-19.
DPRD mendorong, dalam keadaan darurat, Pemda DIY menggunakan berbagai gedung-gedung milik pemerintah yang kosong dalam rangka menambah keberadaan shelter.
“Jika kalau ada tempat lain yang lebih representatif dan jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Saya rasa usulan menggunakan Hotel Mutiara tidak tepat,” kata Suwardi, Rabu (7/7).
Politisi asal Partai Golkar ini melihat keberadaan shelter penampungan warga terpapar Covid-19 di Malioboro yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan DIY bakal menimbulkan kekencangan mobilitas masyarakat di kawasan ini. Selain itu perekonomian dipastikan bakal terganggu.
“Tampaknya bukan di Hotel Mutiara. Lebih baik Jauh dari pusat kegiatan masyarakat secara general,” jelasnya.
Ketua Komisi A, Eko Suwanto menyatakan jika memang kondisi sangat-sangat darurat dan kebutuhan shelter harus segera diadakan. Dirinya mendorong Pemda menggunakan berbagai kantor-kantor yang selama ini kosong dan berada di kawasan yang jauh dari pemukiman.
“Minggu depan kita akan rapat koordinasi lagi dengan Pemda untuk menginventarisir gedung-gedung mana saja yang bisa digunakan sebagai shelter tambahan dan berapa kapasitasnya,” kata Eko.
Disinggung mengenai apakah ada kemungkinan dirinya mendukung usulan penggunaan Hotel Mutiara sebagai shelter. Eko memastikan hal itu akan terjawab pasca rapat besok.
Sekretaris Daerah Kadarmanta Baskoro Aji menyatakan saat Pemda DIY telah memiliki 77 shelter yang tersebar kabupaten/kota. Mulai awal pekan ini, Pemda telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk membantu permakanan warga yang terpapar baik di shelter maupun sedang isolasi mandiri.(set)
