Yogyakarta, Koran Jogja – DPRD DIY Yogyakarta menolak usulan organisasi buruh untuk melakukan karantina wilayah total ditengah meningkatnya kasus keterpaparan Covid-19. Penambahan kasus terakhir sebanyak 456 pasien dan positifnya Bupati Sleman Sri Purnomo menjadi indikasi pandemi semakin parah.
Melalui keterangan tertulisnya, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsad Ade Irawan, meminta Gubernur membatalkan perpanjangan Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) yang diminta pusat.
“Kami melihat sepekan lebih pemberlakuan PTKM tidak efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19 di DIY. Kami meminta Pemda DIY memberlakukan karantina wilayah selama dua pekan seperti yang ditempuh DKI Jakarta,” kata Irsad, Jumat (22/1).
Selain tidak efektif mencegah penyebaran Covid-19, PTKM juga berdampak pada ekonomi DIY. Sepekan PTKM dilaporkan 10 toko di Malioboro memilih tutup beroperasi, kalangan pedagang kaki lima mengalami penurunan omzet hingga 75 persen.
Demikian juga perhotelan, Irsad menyebut okupansi hotel hanya terealisasi 18 persen dari target 70 persen di awal tahun.
“Selama masa karantina nanti, Pemda DIY bersama-sama warga memberikan subsidi jadup kepada warga terdampak langsung sebesar UMP DIY 2021,” tulisnya.
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana memastikan pihaknya bakal menolak skema karantina wilayah yang diusulkan organisasi buruh. Meski saat ini memang kondisi keterpaparan Covid-19 meningkat parah.
“Positifnya Pak Sri Purnomo, padahal sudah menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat, penting menjadi perhatian kita semua warga DIY. Ini bukti nyata Covid-19 ada dimana-mana,” ucapnya.
Pemberlakukan karantina menurut Huda akan semakin memparah kondisi warga, dimana saat ini selama pemberlakukan PTKM dirinya membenarkan mendapatkan info 10 toko di Malioboro tutup.
“Kita juga realistis saja, saat ini anggaran memenuhi kebutuhan masyarakat saat karantina diberlakukan tidak cukup,” lanjutnya.
Sebagai gambaran, Huda menceritakan di enam bulan pertama pandemi, Pemda DIY telah menyiapkan anggaran sebesar Rp600 miliar dari bantuan tak terduga (BTT). Tiga bulan pertama saja, untuk memberikan jatah hidup (jadup) ke 150.000 lebih warga sudah menghabiskan Rp400 miliar.
Bahkan untuk tahun ini, dengan besaran BTT yang disetujui pada November lalu sebesar Rp66 miliar. Huda mengatakan akan meminta tambahan karena adanya kondisi lonjakan kasus yang tinggi dibanding saat ditetapkan.
“Saat ini yang bisa lakukan adalah melaksanakan proyek ketat dan mematuhi (PTKM) yang diperpanjang pemerintah dari 26 Januari sampai 8 Februari,” jelasnya.(set)
