Disebut Ingkar Janji, Aset PT Telkom Disita Perusahaan Rekanan

by

Yogyakarta, Koran Jogja – PT Bina Nusantara Perkasa, operator perbaikan kabel bawah laut, menyita barang-barang atau kabel milik milik PT. Telkominfra karena belum melakukan pelunasan proyek yang disepakati. PT Telkomitra adalah anak perusahaan PT Telkom Tbk yang merupakan mitra PT Bina Nusantara Perkasa.

Melalui rilisnya, Selasa (16/2), kuasa hukum PT Bina Nusantara Ade Arif Hamdan menyatakan karena tidak adanya pelunasan dari PT Telkominfra, kliennya sekarang kesulitan membayar para supplier.

“Bahkan beberapa supplier mengajukan gugatan PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan yang terakhir terdaftar no: 399/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat,” terangnya.

Ade menyebut kasus ini bermula dari order yang diterima kliennya dari PT Telkominfra untuk melakukan perawatan dan perbaikan kabel di bawah laut di perairan Indonesia senilai miliaran rupiah.

Sesuai PO no. 4500001524 periode Desember 2020 – Januari 2021, PT Bina Nusantara diminta melakukan perawatan kabel bawah laut, sedangkan pada PO no. 4500001536 periode Desember 2020 tender yang dikerjakan adalah perbaikan kabel bawah laut.

“Semua pekerjaan sudah diselesaikan namun hingga kini PT Telkominfra belum membayar semua order tersebut. Dalam catatan, tagihan yang harus dibayar sebesar Rp22.1 miliar,” katanya.

Tidak hanya itu, pada Oktober 2020, PT Telkominfra dan PT Bina Nusantara Perkasa juga menandatangani dua perjanjian kerja sama yaitu proyek Luwuk–Morowali – Kendari dan Bali Lombok senilai Rp46 miliar serta proyek Labuan Bajo – Raba – Gresik – Bawean, senilai Rp35 miliar.

Disepakati pula, untuk kedua proyek dengan total nilai Rp81,2 miliar, PT Telkominfra wajib membayar uang muka sebesar 15% dari total harga atau sekitar Rp.12,1 miliar. Namun sampai sekarang PT. Bina Nusantara baru dibayar Rp2.2 miliar.

“Padahal di kedua kontrak tersebut klien kami telah memulai sebagian pekerjaan dengan nilai menyentuh Rp8 miliar. Ini pun juga belum dibayar,” lanjut Ade.

Atas kasus ini, pada 25 Januari lalu majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS). Hakim juga telah menunjuk pengurus PT. Bina Nusantara Perkasa dalam PKPUS serta Hakim Pengawas.

Berdasarkan keputusan ini, di 4 Februari lalu tim PKPUS telah mempertemukan Direksi PT Bina Nusantara dengan PT Telkominfra. Di pertemuan itu, PT Bina Nusantara menyampaikan persoalan penagihan piutang yang berdampak pada munculnya tuntutan dari kreditur di PN Niaga Jakarta Pusat.

“Kami juga mengajukan hak retensi atas barang-barang/kabel milik PT. Telkominfra yang berada diatas kapal CS NEX sebagai jaminan untuk pembayaran kewajiban. Kapal tersebut hingga saat ini berada di perairan Sulawesi Selatan dan diketahui Otoritas Pelabuhan Utama Makassar,” tulis Ade.

Sayangnya, dalam perkembangannya PT. Telkominfra mengeluarkan surat yang isinya pemaksaan kehendak dengan mengatasnamakan apapun termasuk mengatasnamakan proyek nasional terhadap perkara yang telah berada di Pengadilan.

“Sikap itu adalah perbuatan melawan hukum, terlebih lagi jika pemaksaan kehendak itu dengan meniadakan kewajiban pembayaran hutang yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa yang sudah masuk di pengadilan,” tegasnya.(set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *