Yogyakarta, Koran Jogja – Wakil Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Suwardi, menilai kesungguhan Pemkot Surabaya dalam penanganan pandemi Covid-19 patut dicontoh.
“Menurunkan semua aparatur sipil negara (ASN) hingga di tingkat dalam pemantauan testing, tracing, dan treatment (3T) saat melonjaknya penularan Juni-Juli lalu patut dicontoh,” kata Suwardi, Senin (18/10).
Dampaknya, keberadaan para aparatur negara di masyarakat mampu mengendalikan tingkat penularan dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat pada protokol kesehatan (Prokes).
Pujian ini disampaikan Suwardi usai bertamu ke Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (BPB dan Linmas) Pemkot Surabaya.
Tidak hanya itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menjadikan mobil dinas sebagai ambulans untuk mengantarkan warga positif ke rumah sehat, isolasi terpadu maupun RS Lapangan dinilai langkah antisipasi yang tepat.
“Sampai sekarang pemantauan ketat di lapangan terus dilakukan. Salah satunya melaksanakan operasi ke warga yang tidak memakai masker serta pemantuan prokes,” lanjut politisi asal Golkar.
Tindakan keras ke warga tak bermasker yang terkena operasi dengan mengirimkan ke isolasi terpadu di asrama haji Sukolilo kiranya patut terapkan di DIY.
Demikian juga dengan denda rupiah yang dikenakan ke warga yang melanggar Prokes juga patut dicoba. Dengan denda tertinggi hingga Rp5 juta, sampai saat ini Pemkot Surabaya telah mengumpulkan hingga Rp12 miliar.
“Ini penting, karena demi kesehatan bersama. Soal anggaran pendukung saya kira nanti bisa dibicarakan bersama Pemda DIY,” ucap Suwardi.
Sekretaris BPB dan Linmas Pemkot Surabaya, Yusuf Masruh menerangkan kebijakan menurutkan ASN hingga tingkat kecamatan selain menegakkan 3T juga untuk blocking pergerakan masyarakat.
“Kami mengulirkan program ‘Kampung Wani’ yang berisikan warga kampung sekitar untuk mengingatkan warganya sendiri akan bahaya Covid-19 dan penerapan Prokes,” katanya.
Ternyata, sosialisasi dan peringatan oleh warga atau tetangga sendiri ini lebih dipatuhi orang-orang yang ngeyel dibandingkan himbaua dari pemerintah.
Keberadaan ‘Kampung Wani’ yang berisi lima personel dengan bantuan masing-masing Rp300 ribu masih berjalan dan akan dievaluasi pada akhir tahun ini.
“Kami harus bertindak gerak pada warga tak bermasker. Biasanya warga positif kategori OTG di sini terbilang ngeyelan. Jadi ini sangat solutif,” imbuhnya
Meski sudah berstatus PPKM Level 2 dan bakal menuju Level 1. Namun Pemkot Surabaya tetap mengerahkan ASN ke tingkat bawah untuk mengencangkan vaksinasi yang saat menyasar hingga Gresik, Sidoarjo dan Bangkalan.(set)
