Yogyakarta, Koran Jogja – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta Nuryadi sepakat gaji petugas Operasional dan Pemeliharaan (OP) jaringan irigasi paling rendah.
105 orang petugas yang menjadi kewenangan Pemda DIY, setiap orang rata-rata menerima Rp 70 ribu per hari.
“Insentif atau gaji petugas OP di DIY paling rendah se-Indonesia. Ini tidak sebanding dengan beban kerja mereka,” kata Nuryadi, Jumat (30/9) sore.
Sore itu perwakilan dari organisasi petugas operasional dan pemeliharaan dari Bantul, Sleman, dan Gunungkidul mengadu ke DPRD.
Mereka mengeluhkan rendahnya pendapatan yang diterima dalam 20 hari kerja, minimnya sarana pendukung kerja dan perhatian pemerintah.
Nuryadi menegaskan legislatif siap memberikan dukungan maksimal pengalokasian Dana Keistimewaan (Danais) untuk mereka apalagi sudah sejak lama ahli-ahli dari UGM melakukan kajian.
‘Dengan diberikan akses danais diharapkan mereka lebih leluasa menjalankan tugasnya,” ujar politisi asal PDIP.
Diharapkan dengan adanya payung hukum yang saat ini sedang dirumuskan bersama-sama oleh tim, petugas OP dapat lebih maksimal bekerja.
“Mereka akan menjadi bagian dari kebudayaan dengan sebutan pamong banyu, pangulu banyu, mantri banyu, abdi bendung, abdi yeyasan, gawe jorongan,” papar Nuryadi.
Mengingat pentingnya masalah tersebut, Ketua DPRD DIY Nuryadi memimpin langsung jalannya pertemuan itu didampingi anggota Komisi D, Andriana Wulandari. Rapat juga diikuti dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Sigit Supadmo.
Perwakilan petani dari Bantul, Budi Subowo meminta adanya perhatian dan pemberian fasilitas dan peralatan bagi petugas.
“Sama halnya seperti yang diterima petugas pemadam kebakaran. Kenapa? Karena tugasnya sama-sama berat, berhadapan dengan bencana,” ungkapnya.
Pasalnya tugas mereka pengawasan terhadap kondisi air menjadi vital. Air kurang menjadi bencana kekeringan. Jika kelebihan banjir. Ini tidak bisa dianggap enteng.
“Bisa dalam satu malam lahan pertanian habis. Kita mohon dengan aturan baru agar kesejahteraan petugas OP ditingkatkan sehingga petani bisa menuntut mereka memberikan pelayanan 24 jam,” tambahnya.(set)
