Yogyakarta, Koran Jogja – Pakar Epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Satria Wiratama, menilai lonjakan drastis keterpaparan Covid-19 hingga menembus angka 1,9 juta per Minggu (20/6) karena masyarakat abai penerapan protokol kesehatan (Prokes).
“Bukan disebabkan varian baru saja namun karena masyarakat abai akan protokol kesehatan seperti mencuci tangan,memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi,” kata Bayu dalam rilis Senin (21/6).
Penyebab kenaikan lonjakan lainnya yaitu pemerintah dinilai kurang dalam melaksanakan upaya pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) atau dikenal dengan istilah 3T.
“Kenaikan wajar karena 3T kurang dan masyarakatnya abai sama 5M,” lanjutnya.
Atas kondisi ini, Bayu menyarankan pemerintah mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.
“PPKM mikro jangan diperpanjang tanpa evaluasi apapun karena kita tidak tahu kendala apa yang menyebabkan gagalnya PPKM mikro,” ujarnya.
Peran pemerintah dinilai juga kurang dalam melawan hoaks dan orang orang yang suka menyebarkan informasi salah.
Lebih jauh memaparkan, kenaikan lonjakan keterpaparan juga negara-negara yang dulu dianggap mampu menekan laju Covid-19. Namun di Indonesia lonjakan drastis disebabkan sejak awal pemerintahnya tidak solid.
“3T tidak merata dan cenderung kurang semua di banyak daerah. Lalu masyarakat sering abai, kita lebih parah lagi,” lanjutnya.
Di samping itu, Bayu Satria menilai varian baru bukan 100% penyebab utama dari naiknya kasus covid-19 di tanah air namun kombinasi antara protokol kesehatan yang dilanggar terus menerus melalui pelonggaran disertai varian baru.
Mengenai wacana lockdown guna menekan laju kenaikan covid-19, Bayu menyarankan pemerintah pusat dan daerah jangan terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan.
Menurutnya apapun kebijakan yang diambil harus dilakukan dengan mempertimbangkan data yang jelas.
“Harus ada dasar yang jelas dari data maupun lainnya termasuk aspek epidemiologinya. Yang sering terjadi adalah kebijakan diambil tanpa pertimbangan yang jelas kemudian tidak pernah dievaluasi,” paparnya.(set)
