Era Pandemi, Daerah Diminta Efektif Dalam Hal Keuangan

by

 

Yogyakarta, Koran Jogja – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh meminta pemerintah daerah bertindak efektif dalam hal keuangan serta pembangunan dalam mendukung pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Dalam rilis yang diterima Koran-Jogja.com pada Kamis (20/5), Atep menyatakan efektifitas penggunaan keuangan di daerah akan terus mendapatkan pengawasan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Kami mengingatkan agar pemerintah daerah, menekankan program pembangunan baik yang dirancang oleh pemerintah pusat maupun daerah haruslah selaras dan fokus pada pemulihan ekonomi di era pandemi yang belum tahu kapan berakhir,” jelasnya.

Agar efektifitas serta keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah selaras, Rabu (19/5) kemarin BPKP menggelar diskusi di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tajuk ‘Wisata Gumregah, Ekonomi Cerah,’.

Sebelum pelaksanaan diskusi, Atep bersama jajaran Pemda DIY melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan.

Sebagai badan pengawasan, Atep melihat ada tiga kunci penting untuk memulihkan perekonomian dengan cepat. Pertama yaitu sistem penganggaran baik dari pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD) haruslah efektif dan efisien mendukung prioritas pembangunan.

“Kedua yaitu meningkatkan peningkatan investasi karena prosedur yang semakin mudah. Ketiga yaitu haditsnya sistem pengawasan yang baik atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah,” jelasnya.

Pengawasan ini diperlukan sebagai sebagai media untuk membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi rancangan program/kegiatan/sub-kegiatannya termasuk prioritas anggarannya. Sistem informasi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD ini menurut Atep sudah sudah siap digunakan dan dalam pelaksanaannya tentunya membutuhkan sinergi dan kolaborasi bersama APIP di daerah.

Kedepan, BPKP menurut Atep menuntut adanya sinergi dan kolaborasi pengawasan dikedepankan guna memastikan keselarasan program strategis antara pemerintah pusat dan daerah. APIP daerah diminta juga merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan karakteristik risiko daerah setempat atau pengawasan tematik daerah.

Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X mengapresiasi peran BPKP dalam mengawal program strategis di DIY, khususnya sektor pariwisata.

“Terima kasih kepada BPKP yang selama ini telah menjadi mitra strategis Pemda DIY dalam membangun tata kelola keuangan dan pembangunan yang lebih baik”, ungkapnya.

Untuk itu, atas nama Pemerintah DIY, Sri Sultan berharap agar sinergi pengawasan mampu membangkitkan kembali (gumregah) sektor pariwisata khususnya wilayah DIY, serta pemulihan ekonomi nasional pada umumnya.(set)

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *