Yogyakarta – Peringatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X bakal menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar didukung penuh Fraksi Golkar DPRD.
“Peringatan ini penting didukung agar masyarakat menyadari dampak Covid-19 yang semakin besar,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DIY, Rani Widayati, Sabtu (16/5) di Gedung DPRD.
Peringatan keras, Rani menyebut sebagai langkah penting mengingat masih adanya kerumunan. Seperti yang terjadi di salah satu gerai baru masakan ala Italia di Kota Yogyakarta Jumat (15/5) kemarin.
Selama dua pekan terakhir juga terjadi lonjakan terus kasus positif yang turut mengundang keprihatinan.
Dengan penerapan PSBB, Rani menilai akan ada pengetatan aturan tentang kegiatan di luar ruang guna menghindari dampak lanjutan.
“Apabila benar-benar diperlukan, kami mendukung apapun langkah Pemda DIY untuk menangani pandemi ini. Termasuk juga dengan perhitungan, Pemda harus bena-benar mengalkulasi,” sambung Rani.
Rani juga mengingatkan, Pemda seharusnya juga serius dalam melakukan pendataan penerima bantuan sosial.
Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapat penghidupan ketika memang diminta sebisa mungkin berada di rumah.
“Permasalahan data ini selalu terjadi setiap tahun, ini masalah klasik. sebenarnya tidak perlu terjadi bila stakeholder terkait pendataan penduduk miskin (BPS dan kementrian sosial) duduk bersama untuk menentukan kriteria tentang kemiskinan dan melakukan update DTKS,” ujar Rani.
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DIY Suwardi mengharapkan agar pemda serius menangani masalah data terkait penerima bansos. Pelibatan stakeholder hingga tingkat RT sangat dibutuhkan dalam menjamin bantuan tepat sasaran.
“Terpenting melibatkan stakeholder terkecil di wilayah, yaitu RT/RW secara aktif dan efektif. Sehingga masyarakat yang saat ini membutuhkan bantuan cepat untuk bertahan hidup tidak perlu harus menunggu lama untuk menerima bantuan karena adanya data yang tumpang tindih,” ucap Suwardi.(nok/eks)