Gunungkidul, Koran Jogja – Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu wilayah dengan penurunan stunting. Kedepan akan ditingkatkan dengan kolaborasi semua pihak.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan pihaknya bersyukur angka stunting turun di Kabupaten Gunungkidul. Pemkab telah melakukan banyak hal dalam percepatan penurunan stunting. Salah satunya adalah terwujudnya konvergensi yang nyata di semua jenjang mulai dari kabupaten, kapanewon, kalurahan hingga keluarga.
Upaya ini merupakan kolaborasi berbagai mitra dari unsur Pemerintah, CSR, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Komunitas Masyarakat, Tim Pendamping Keluarga hingga komitmen dari semua sasaran-sasaran yg meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga baduta dan balita melalui kegiatan – kegiatan yang bersifat spesifik dan sensitif.
“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat atas partisipasi, kepedulian dan kerjasamanya, sehingga apa yang kita upayakan selama ini dapat terwujud, kemudian kedepan tentu pemerintah akan terus berupaya melakukan intervensi agar stunting di GK akan terus terjadi penurunan, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Sunaryanta dalam keterangan dikutip Minggu (12/5/2024).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sujarwo mengatakan Berdasarkan hasil rilis dokumen SKI (Survei Kesehatan Indonesia) Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, stunting yang ada di DIY mengalami kenaikan, namun untuk Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan dari 23.5% di Tahun 2022 menjadi 22.2% di Tahun 2023.
“Data hasil rilis Eppgbm (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang juga mengalami penurunan dari 15,42 % di Tahun 2022 menjadi 15,25 % di Tahun 2023,” kata Sujarwo.
Kabupaten Gunungkidul telah melakukan banyak hal dalam percepatan penurunan stunting. Salah satunya adalah terwujudnya konvergensi yangnyata di semua jenjang mulai dari kabupaten, kapanewon, kalurahan hingga keluarga. Upaya ini merupakan hasil kolaborasi berbagai mitra dari unsur Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, CSR, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Komunitas Masyarakat, Tim Pendamping Keluarga hingga komitmen dari sasaran (remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu paska salin hingga baduta dan balita) melalui kegiatan – kegiatan yang bersifat spesifik dan sensitif.
Upaya yang dilakukan berdasarkan indikator spesifik (Kesehatan) diantaranya seperti pemberian PMT, pemenuhan gizi dan pola asuh lebih sebagai upaya represif dan indikator Sensitif (Non kesehatan) sebagai upaya preventif misalnya penyediaan sarana air minum yang layak, penyediaan jamban yang layak, edukasi dan pendampingan sasaran hingga perbaikan rumah tidak layak huni di beberapa lokasi. (Yuw)
