Jogja Kompak Minta Presiden Jokowi Penuhi Janji Soal Korupsi

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Gerakan ‘Jogja Kompak’ meminta Presiden Joko Widodo membuktikan janji dan komitmen memperkuat serta menyelamatkan KPK dengan membatalkan penghentian 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsan (TWK).

Dalam pernyataan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (31.5), ‘Jogja Kompak’ menuntut empat hal terkait upaya menyelamatkan KPK.

“Pertama bahwa kami menyatakan pelaksanaan TWK adalah pelanggaran HAM yaitu dengan menyingkirkan orang-orang berintegritas, progresif, mumpuni dan teruji di KPK. Sehingga proses penghentian 75 pegawai itu harus dibatalkan,” kata dosen hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar yang bertugas membacakan pernyataan.

Tuntutan kedua adalah meminta pihak yang melakukan TWK meminta maaf kepada publik. Yang ketiga meminta Presiden memerintahkan kepada ketua KPK untuk mengembalikan 75 orang yang dikategorikan tidak berbangsa.

Terakhir, Jogja Kompak sangat berharap Presiden memerintahkan kepada Komisioner KPK untuk fokus pada pemberantasan korupsi dengan menyelesaikan kasus yang ditangani seperti kasus Benur, Bansos, suap KPU RI dan korupsi pembangunan stadion Mandala Krida.

“Saya melihat melihat bahwa simponi atau rangkaian membunuh KPK bisa dikatakan hampir berhasil yaitu revisi UU KPK, isu ASn dan TWK. Pasca TWK, hanya ada dua senjata yang secara konstitusional bisa digunakan,” lanjut Zainal.

Dua senjata itu yaitu meminta Komisioner KPK untuk membatalkan hasil TWK karena itu tidak diatur dalam UU maupun peraturan manapun. Kedua adalah meminta Presiden memenuhi janjinya untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

Hilangnya 75 pegawai ini menurut Zainal meskipun tidak mematikan KPK, namun dengan hilangnya mereka maka nafas pemberantasan korupsi di KPK juga turut hilang.

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, melihat proses melumpuhkan lembaga anti rasuah ini secara sistematis dilakukan dengan baik atas dukungan Presiden dan DPR.

“Atas penghianatan ini, kami aktivis di DI Yogyakarta meminta Presiden untuk bertindak berani jujur untuk menjadi hebat dengan membatalkan keputusan hasil TWK dan memuliakan kembali 75 pegawai,” ucapnya.

Busyro mengatakan segala upaya melumpuhkan atau mematikan KPK akan terus ada untuk melawan korupsi yang semakin keras dan menindas. Upaya yang lain seperti mengerahkan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengkonsolidasi orang-orang baik menyelamatkan KPK akan dilakukan.

Dimotori oleh Busyro Muqo, gerakan ‘Jogja Kompak’ mendapatkan dukungan dari dosen hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, Ketua Majelis Hukum PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, anggota DPD DIY Afnan Hadikusumo dan Cholid Mahmud, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, Manta Ketua KY Suparman Marzuki, Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah Dyah Puspitasari dan gerakan perempuan lainnya.(set)