Kemiskinan Tak Teratasi, Dewan Minta Strategi Partisipasi Digalakkan

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Huda Tri Yudiana menilai wajar tiga program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan tidak mencapai dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 karena pandemi.

“Yang pasti kedepan kita wajib melakukan perubahan program dan paradigma dalam pemberantasan kemiskinan, indeks rasio gini serta indek pembangunan manusia (IPM),” katanya Senin (25/10) di DPRD DIY.

Huda melihat selama ini skema pemberantasan kemiskinan secara nasional hampir mirip yaitu dengan pemberian bantuan baik yang difasilitasi pusat, daerah maupun kabupaten.

Melalui pendataan dari tingkat pedukuhan, banyak masyarakat yang sebenarnya mampu minta didaftarkan dalam kategori miskin agar mendapatkan bantuan dari pemerintah baik itu berupa sembako, beasiswa, maupuh PKH.

“Kami meminta kedepan Pemda DIY mengkonsolidasikan program pengentasan kemiskinan dengan menjadikan potensi dan kearifan lokal sebagai pengungkit kesejahteraan,” jelasnya.

Berbasis kearifan dan potensi lokal, pendataan warga miskin melalui kelompok masyarakat akan melahirkan gerakan yang partisipatif yang bergotong royong. Terlebih dengan pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai 11,8 persen beberapa waktu ini menjadi peluang besar melibatkan masyarakat.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat APBD 2022, Sekretaris Daerah Pemda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan tiga program prioritas dalam RPJMD 2017-2022 DIY diprediksi gagal terpenuhi.

“Ada hal di luar perkiraan kita yang menghambat program pengurangan angka kemiskinan, indeks rasio gini dan IPM. Pandemi Covid-19 memberikan dampak berat pada variabel pendukung ketiga hal itu,” kata Aji.

Aji menyebut pada 2020 lalu IPM DIY angka 79,97. Padahal di RPJMD 2017-2022, IPM ditargetkan pada angka 81,4 di 2021 dan 81,68 di 2022. Namun angka ini menempatkan DIY pada posisi kedua di bawah DKI Jakarta soal IPM.

Demikian juga dengan target pengentasan kemiskinan, Aji mengatakan itu akan sangat sulit tercapai pada tahun depan. Sebagai gambaran, 2020 persentase kemiskinan DIY ada di angka 12,8 persen.

“Butuh penurunan lima poin untuk mencapai target 2022 sebesar 7,08. Tersisa 15 bulan lagi kami menilai target itu berat,” ucapnya.

Demikian juga dengan capaian indeks rasio gini yang ditargetkan pada angka 0,3705 di 2021 dan meningkat menjadi 0,3635 sulit dipenuhi. Dengan angka rasio gini 2020 yaitu 0,437, selisih antara target dan capaian adalah sesuatu yang fantastik.

“Kesenjangan di DIY memang cukup tinggi, meskipun beberapa waktu ini pertumbuhan ekonomi sudah menyentuh angka 11,8 persen. Dari pengalaman ditambah ironi pandemi, sulit bagi kita mencapainya target ketiga program itu,” jelasnya.(set)