Bantul, Koran Jogja – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPKBPMD) Bantul membantah anak buahnya diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari).
Sebelumnya Kepala Kejari Bantul, Suwandi menyatakan pemanggilan pihak Dinas Kependudukan sebagai upaya klarifikasi laporan dugaan korupsi oleh masyarakat.
“Memang ada laporan dari masyarakat. Melalui Kasi Intel, kami mengundang pihak dinas untuk diklarifikasi,” kata Suwandi saat ditemui di Kejari Bantul, Kamis (15/4).
Meski enggan merinci tentang dugaan korupsi itu. Namun Suwandi membenarkan informasi bahwa pihak dari Dinas Kependudukan yang diminta datang adalah kepala sub Bagian Keuangan dan Aset.
“Ini masih sebatas klarifikasi. Dari sana akan kita olah. Apakah masuk tindak pidana apa tidak. Apakah ada kerugian negara apa tidak,” katanya.
Kepala DPPKBPMD Bantul Sri Nuryani membantah jika ada pemanggilan pihaknya oleh Kejari terkait klarifikasi dugaan korupsi.
“Belum ada undangan resmi. Tapi pemeriksaan tidak ada, kalo klarifikasi mungkin ada,” katanya.
Sri memastikan, siapapun yang hadir di Kejari adalah pemanggilan atas nama perorangan. Bukan atas nama dinas.
“Iya, baru sebatas orang perorang. Ngih (baru satu orang yang diklarifikasi). Katanya hanya disuruh lihatin Spj (surat pertanggung jawaban) saja. Ngih (baru sebatas komunikasi personal antara Kejari Bantul dan kepala sub Bagian Keuangan dan Aset DPPKBPMD Bantul),” kata Sri.
Sri juga membenarkan adanya laporan dugaan korupsi ini berasal dari sebuah yayasan yang mengaungi para penyuluh keluarga berencana. Namun saat dicari di data base dinas, nama yayasan itu tidak ada dalam tubuh keorganisasian.
“Yang jelas tidak ada forum itu di kantor saya. Dan kantor saya tidak sebobrok itu. Kita kan juga berprestasi. Mungkin kan itu mereka segelintir orang yang kecewa dengan jabatan,” ucap Sri.
Dia memastikan kantornya selama baik-baik dan akrab semua.(set)
