Bantul, Koran Jogja – Melalui Karang Taruna, generasi muda Bantul menolak adanya politik uang dalam Pilkada 2020. Karang Taruna Bantul mendeklarasikan gerakan ‘Anti Money Politik’, Rabu (11/11) malam.
Deklarasi ini digaungkan dalam nonton bareng debat terakhir pasangan Pilkada Bantul 2020 yang diselenggarakan di Jogja Youth Farming, Sedayu.
“Gerakan ini merupakan ajakan kepada masyarakat Bantul untuk berperan aktif dalam hajatan pilkada tanpa didasari iming-iming uang,” kata Ketua Karang Taruna Bantul, Nur Kholis.
Ia mengatakan gerakan bebas politik uang sepenuhnya didukung karang taruna di 933 dusun se-Bantul.
Deklarasi ini menurut Kholis merupakan bentuk edukasi pada masyarakat agar menentukan pasangan calon Bupati – Wakil Bupati sesuai kapasitas dan kapabilitasnya.
“Terlalu beresiko ketika memilih pemimpin Bantul ke depan, hanya didasarkan pada uang. Pemimpin masa depan haruslah bersih,” tegasnya.
Kholis memastikan politik uang di Pilkada adalah pintu masuk lahirnya budaya korupsi. Sebab upaya kotor dalam meraih kekuasaan, seperti suap jual beli suara, nantinya akan melahirkan pemerintahan yang korup.
“Ini harus dicegah dan jangan sampai terjadi di Bantul,. Kami mengajak semua pihak, khususnya pemuda untuk mengawasi dan melaporkan ke aparat hukum jika menemukan praktek politik uang” ujar Kholis.
Sebagai lembaga utama generasi muda Bantul, Kholis mengatakan karang taruna mengawasi kedua pasangan calon di lapangan.
“Kita tidak peduli dari calon nomor 01 atau nomor 02, selama kita mendapatkan bukti praktik money politik, pasti akan kita laporkan. Semua ada konsekuensi hukumnya,” ucapnya.
Kholis juga turut mengajak kalangan anak muda dan pemilih pemula untuk memberikan suaranya demia kemajuan Bantul.
Mengenai komitmen tolak politik uang dari kedua pasangan, Kholis melihat pasangan nomor satu memiliki komitmen kuat menolak. Ia berharap pasangan nomor dua juga menyuarakan anti politik uang dengan semangat yang sama.
Dalam debat terakhir, mengenain keberlangsungan peran pemuda dalam membangun desa, kedua pasangan menyatakan pandangan berbeda.
Pasangan nomor satu, Abdul Halim Muslih – Joko Purnomo, melihat peran pemuda dalam pembangunan desa melalui BUMDes-nya sangat krusial.
“Kita dorong pemuda mengelola ekonomi desa berbasis ekonomi kreatif yang tidak bersaing dengan usaha rakyat. Penguasaan IT adalah kata kunci memajukan ekonomi desa,” jelas Halim.
Sedangkan pasangan nomor dua, Suharsono – Totok Sudarto, melihat koperasi adalah wadah tempat bagi pemuda untuk belajar di koperasi.
“Dan yang paling penting, kita akan permuda semua ijin usaha yang mampu meningkatkan ekonomi desa. Agar semua tidak liar,” kata Suharsono.(set)
