Yogyakarta, Koran Jogja – Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Huda Tri Yudiana kecewa karena penangganan kemiskinan masih terlalu fokus pada angka dan terkesan mencari apologi. Kemiskinan per Maret 2021 sebesar 12,8 persen.
Hal ini disampaikan Huda saat memimpin Forum Group Discussion (FGD) untuk mencari metode serta intervensi penurunan angka kemiskinan DIY, Jumat (24/12). Dalam forum ini hadir Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sugeng Irianto.
“Program pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini belum fokus pada penurunan angka. Sederhana, kalau masih 12,8 persen dan bantuannya sudah lebih dari itu harusnya selesai. Tapi ini belum selesai, berarti kan ada yang tidak pas. Harus ada langkah nyata yang politis,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini khususnya ketidaksinkronan data menjadi PR bersama, dalam upaya penurunan kemiskinan yang tepat sasaran. Menurutnya seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan masih terlalu melihat lihat angka dan mencari apology.
“Sudah saatnya harus ada langkah nyata,” tegas Huda.
Per Maret 2021, BPS melansir angka kemiskinan DIY 2021 pada angka 12,8 persen atau 506.450 jiwa. Dengan rincian 81.140 orang atau 18,38 persen di Kulonprogo, 135.330 (17,69 persen) jiwa di Gunungkidul, 146.980 jiwa (14,04 persen) di Bantul, 108.930 jiwa (8,64 persen) di Sleman dan 34.070 jiwa (7,69 persen) di Kota Yogyakarta.
“Sedangkan pendapatan per kapita penduduk miskin DIY di Kota/Kabupaten sebesar Rp482.767 per bulan. Sedangkan tingkat kebutuhan rumah tangga miskin (RTM) dengan 4,13 anggota mencapai Rp1.993.828 per bulan,” kata Kepala BPS Sugeng.
Dalam pengalian dataa, BPS menggunakan data pendekatan kemiskinan dengan pendekatan statistik Basic Need Approach, yaitu metode pendekatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan).
Sekda Aji mengatakan data BPS tidak menggambarkan kemiskinan berbasis wilayah kecamatan hingga desa. Pemda DIY berharap penanganan kemiskinan sepenuhnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Angka DTKS menunjukan desil satu sampai empat jumlah penduduk yang dikategorikan miskin mencapai 1.159.386 jiwa. Penentuan referensi kemiskinan ini akan membuat penangganan lebih fokus,” ungkapnya. (Set)
