Yogyakarta, Koran Jogja – Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan ancaman bencana masih terus mengintai di seluruh wilayah. Tahun lalu tercatat di DIY terjadi 800 bencana baik yang disebabkan alam maupun kelalaian manusia.
Tingginya angka ini disampaikan Kepala BPBD DIY Biwara Yuswantana saat jumpa pers bersama dengan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana yang jatuh pada 26 April.
“Sepanjang sepanjang 2020, di DIY terjadi 414 tanah longsor, 201 kebakaran permukiman, 35 kejadian kebakaran lahan, dan angin kencang 150 kali. Kondisi itu kemungkinan bisa terulang kembali,” kata Biwara di DPRD DIY, Senin siang (26/4).
Melihat tingginya ancaman bencana alam maupun non ala mini, Biwara menyatakan pihaknya selain melibatkan seluruh masyarakat terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana dalam penanggulangan. Sub sosial terkecil yaitu keluarga juga dilibatkan, terlebih lagi di masa pandemi ini.
Dengan tema pelatihan ‘Siap untuk Selamat’. Program ini digelar agar selain memiliki jiwa yang tangguh bencana, keluarga yang mendapatkan pelatihan juga sadar pada peningkatan upaya kesehatan dan kewaspadaan.
“Ada tiga hal yang kita latihkan pada keluarga tangguh bencana, yaitu pencegahan atau kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kedua respon cepat pada penanganan bencana, dan terakhir adalah pemulihan pasca bencana. Ketiga hal ini membentuk ketahanan keluarga,” katanya.
Sementara Eko Suwanto, mengemukakan semua warga DIY harus belajar menghadapi bencana. Kepedulian pada pencegahan bencana dan pemulihan pasca bencana diharapkan menjadi pilar utama Yogyakarta sebagai daerah yang tangguh bencana.
“Yogyakarta sudah sering dihadapkan pada bencana besar. Gempa bumi di 2006 serta erupsi Gunung Merapi 2010 yang lalu yang juga memakan banyak korban jiwa. Bencana seperti ini tidak menutup kemungkinan bakal terulang kembali,” ujarnya.
Eko melihat setidaknya ada empat aspek yang menjadi dasar dan tujuan dalam mengelola kebencanaan, sehingga menempatkan DIY sebagai daerah tangguh bencana. Pertama soal kebijakan kesiapsiagaan bencana yang bertumpu kepada pendidikan masyarakat tangguh bencana yang tersebar di 59 kecamatan rawan bencana.
Aspek kedua diberlakukannya Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang menjadi panduan dalam mitigasi bencana di berbagai lembaga dan sekolah sekolah. Ketiga sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota, yang dibarengi komitmen kuat terkait anggaran penanggulangan bencana.
“Kami berkomitmen mendukung BPBD melakukan program kebijakan pencegahan, kesiapsiagaan, pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat agar tangguh menghadapi bencana,” ujarnya.(set)
