Ribuan Reklame Ilegal, Pemda Tak Mampu Bongkar Tanpa Pergub

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Kepala Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut ada lebih dari 1.500 papan reklame ilegal yang tumbuh subur di jalan-jalan provinsi. DPRD DIY menyebut kondisi ini karena Pemda abai terhadap pelaksanaan Perda.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad menyebut ada lebih dari 1.500 reklame ilegal yang bertebaran.

Kabupaten Sleman mendominasi banyaknya pemasangan reklame illegal. Terutama sepanjang Jalan Kaliurang maupun Jalan Maguwoharjo.

“Kami tidak bisa membongkar karena tidak memiliki anggaran. Pembongkaran satu reklame membutuhkan Rp10 juta. Ketiadaan Pergub turunan dari Perda juga penyebab utama tumbuh suburnya papan iklan illegal.,” jelasnya, Rabu (16/3).

Sesuai dengan Perda nomor 6/2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Badan Jalan Provinsi.

Seluruh pemanfaatan badan jalan provinsi harus mendapatkan izin dari Pemda. Selama empat tahun Perda ini tidak ditindaklanjuti dengan Pergub.

Sebagai pelaksana pembongkaran, Noviar mengaku Pemda tidak mungkin menyediakan anggaran.

Dirinya meminta di Pergub ada pasal yang menyebutkan pembongkaran wajib dilakukan pemilik atau dilakukan pihak ketiga dengan pembiayaan diambilkan dari penjualan material.

“Rata-rata pemasangan papan iklan illegal ini dilakukan lewat tengah malam, tahu-tahu pagi sudah terpasang. Kami kesulitan menemukan siapa pemiliknya. Kami tidak bisa melakukan konfirmasi ke pemilik materi yang dipasang,” jelasnya.

Karena itulah, Noviar mendesak agar Pergub yang mengatur pembongkaran papan iklan illegal ini segera disahkan agar bisa dilaksanakan.

Ketua Pansus BA4 DPRD DIY, Ispriyatun Katir Triatmojo menyebut ada ribuan reklame ilegal yang tersebar di 97 ruas jalan provinsi sepanjang 760 Km.

Pemanfaatan badan jalan untuk pemasangan papan iklan illegal mengakibatkan potensi untuk PAD yang diperkirakan ratusan miliar hilang.

Anggota lain, Arif Setiadi menyebut dari 2018-2021, dari ribuan reklame yang ada di jalanan DIY baru 200-an saja yang mengurus izin. Salah satu penyebab kondisi ini adalah belum dibuatnya Pergub sejak Perda disahkan.

“Sebagai aset milik Pemda, ketiadaan Pergub kami nilai bukti eksekutif mengabaikan dan melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Ini tidak bisa kami tolerir,” kata Arif.

Menurutnya, Pansus memberikan batas waktu sampai 25 Maret nanti agar persoalan ini bisa dijernihkan dan dicarikan solusinya. Jika melebihi batas waktu, keberadaan Pansus diperpanjang sampai selesai.

Bagi anggota lain, RM Sinarbiyat Nujanat, alasan pemerintah yang menyatakan ketiadaan anggaran dianggap sebagai alasan klise. Menurutnya, terjadi pembiaran oleh Pemda pada hilangnya ratusan miliar dari penggunaan badan jalan. (Set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *