Yogyakarta, Koran Jogja – Sempat vakum sejak 2009 lalu, Yogyakarta Executive Watch (YEW) kembali diaktifkan oleh para pegiat anti korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta. YEW bakal mengawasi seluruh penggunaan uang negara agar DIY bebas bersih dari korupsi.
Berisikan sekitar 30 penggiat anti korupsi, pengaktifan YEW dihadiri langsung oleh Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman pada Senin (7/12) siang yang menjabat sebagai Dewan Pembina YEW.
“YEW aktif kembali karena prihatin dengan kondisi negara dan masyarakat sekarang yang terdampak karena korupsi yang terstruktur, sistematik, dan masif. Korupsi sudah seperti kentut, ada namun susah ditangkap,” kata Gandung.
Sebagai bagian dari masyarakat, Gandung meminta YEW untuk fokus pada DIY pada langkah awalnya dengan terus mengawal penggunaan anggaran negara baik yang masuk di melalui APBD maupun Danais.
Menurutnya, perencanaan awal penggunaan anggaran di DIY yang berbasis kinerja atau seluruh rupiah harus ada peruntukannya, menjadi pintu masuk untuk melakukan pengawasan.
“Kasus korupsi Mandala Krida adalah buktinya korupsi terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Saya duga ini adalah kasus besar yang dilakukan berjamaah dan ini akan menjadi fokus utama YEW,” lanjut anggota Komisi VII DPR RI.
Direktur eksekutif YEW Fajar Muliawan mengatakan, kasus korupsi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Berbagai elemen masyarakat hars bergerak untuk melawan tindakan korupsi tersebut.
“Di ranah nasional, kasus dugaan korupsi menteri KKP Edi Prabowo belum reda dan masih menjadi perbincangan, muncul kasus korupsi yang lebih besar lagi di kementrian sosial yang diduga dilakukan oleh menteri Sosial Juliari Batubara dan sejumlah pejabat di kementrian Sosial dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020,” ucapnya.
Terkait kasus bansos, YEW menyatakan prihatin. Bagaimana tidak, bantuan sosial untuk menangani terdampak covid dikorupsi. Ini sangat keterlaluan, Covid-19 ini sebuah bencana dan dana untuk penanganan bencana yang sangat dibutuhkan masyarakat dikorupsi. “Ini harus diusut tuntas hingga ke daerah – daerah,” jelas Fajar.(set)
