Koran Jogja – Anggota MPR RI asal Yogyakarta Cholid Mahmud mengungkapkan setidaknya ada empat hal persoalan dalam praktik sistem demokrasi yang mengganggu tata kelola negara.
Cholid Mahmud mengatakan Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang artinya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dalam menjalankan sistem demokrasi ini pun tidak semata mengacu pada logika demokrasi. Akan tetapi melandaskan proses berdemokrasi pada sebuah nilai yakni Pancasila.
“Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dijalankan dengan dasar dari nilai-nilai Pancasila,” katanya.
Hal itu dikatakan Cholid Mahmud dalam kegiatan aspirasi masyarakat yang digelar MPR di Aula Balai Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta, Selasa, 17 Oktober 2023 malam.
Baca artikel menarik lainnya:
- Tempat Parkir Mobil dan Motor di Malioboro, Kapasitas Banyak dan Dekat
- Cuaca di Jogja Minggu 3 September 2023 Siang Cerah Berawan di Gunungkidul
- Prakiraan Cuaca di Jogja Sabtu 2 September 2023 Malam, Berawan di Kulon Progo
Cholid Mahmud mengungkapkan sistem demokrasi Pancasila seringkali menemui persoalan. Dampaknya mengganggu tata kelola pemerintahan negara yang potensial mengganggu demokrasi Pancasila.
Anggota Komite III DPD RI dari Dapil DIY tersebut menuturkan, setidaknya ada empat hal yang menganggu yakni, pertama soal korupsi.
“Saat ini korupsi merajalela. Kejadiannya tidak di tempat tertentu saja, tetapi di hampir setiap level pemerintahan, secara vertikal sejak dari pemerintahan pusat sampai ke daerah,” kata dia.
Selain itu, korupsi juga terjadi melanda hampir semua unit kerja. Menurutnya, kondisi yang korupif ini berdampak macam-macam.
“Dampak dari perilaku koruptif ini merusak lembaga-lembaga demokratis, mengurangi kepercayaan publik, dan merusak distribusi sumber daya yang adil,” bebernya.
Kemudian yang kedua yakni polarisasi politik. Keterbelahan politik terjadi di tengah masyarakat karena pilihan politik.
Cholid Mahmud mengungkapkan hal itu mengakibatkan munculnya ketegangan sehingga dapat menghambat kemampuan untuk mencapai kesepakatan dan kerjasama yang diperlukan.
Selanjutnya yang ketiga yakni ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kondisi ini memicu ketegangan sosial dalam masyarakat.
Hal itu disebabkan arena dimungkinkan adanya faktor iri kelompok sosial tertentu terhadap kelompok sosial yang lain yajg terlihat lebih sejahtera secara mencolok mata.
“Ini dapat mengganggu representasi politik yang seimbang dan menyebabkan kepentingan kelompok tertentu mendominasi,” katanya.
Terakhir yaitu keterbatasan kebebasan berbicara. Fakta beberapa orang yang kritis ditekan agar tidak leluasa menyampaikan pendapat.
“Mereka, para tokoh agama atau figur yang kritis kerap mendapat semacam persekusi dan kriminalisasi. Pembatasan terhadap kebebasan berbicara seperti ini, baik oleh pemerintah atau kelompok ekstrem, dapat merusak demokrasi,” jelasnya.
Dalam diskusi bertema Sistem Demokrasi Pancasila ini dihadiri 160 orang. Peserta dari kalangan aktivis muda dan tokoh masyarakat. Hadir pula Boedi Dewantoro, seorang aktivis sebagai pembicara dalam acara ini. (rls)
