Buruh DIY Minta PPKM Tidak Diperpanjang Lagi

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang akan berakhir 4 Oktober nanti.

“Kami mewakili rekan-rekan buruh sangat berharap PPKM tidak perpanjang untuk level berapapun. PPKM memberikan persoalan besar perekonomian bagi rekan-rekan buruh,” kata Ketua Bidang Organisasi KSPSI DIY Waljid Budi, Minggu (29/9).

PPKM yang berlangsung berlevel-level ini menurutnya telah menghantam kehidupan buruh-buruh di sektor manufaktur seperti tekstil dan kulit, kemudian rokok dan makanan. Syarat pekerja separuh dari total kapasitas membuat buruh semakin miskin.

Dengan kondisi pandemi seperti ini, belum lagi adanya penumpukan barang industri manufaktur karena banjirnya produk impor dan kenaikan cukai. Diijinkannya buruh bekerja sesuai dengan kapasitas menjadi harapan besar.

“Banyak buruh yang dirumahkan ingin segera bekerja. Ini yang harus segera diadvokasi oleh rekan-rekan KSPSI DIY periode 2021-2024. Jika memang pelung rekan-rekan buruh kembali ke pabrik kecil, pengurus bisa mengarahkan ke proyek padat karya pemerintah,” jelanya.

Kepada pengurus baru, Waljid mengingatkan empat bulan kedepan merupakan waktu krusial dalam penetapan upah minimum regional (UMR) untuk 2022. Diharapkan kenaikan UMR DIY yang paling rendah se-Indonesia menjadi kabar yang menyejukkan buruh.

Ketua KSPSI periode 2021-2026 Roeswandi memastikan meski KSPSI memiliki corak dan ciri sendiri. Dimana pengurus masih menginduk pada perusahaan. Tapi pihaknya tidak menutup mata UMR DIY paling rendah di Indonesia.

“Kami tidak muluk-muluk dan berangan-angan tinggi soal kenaikan UMR tahun depan. Kami berharap Pemda menetapkan UMR 2022 minimal setara Kabupaten Magelang dan Klaten,” katanya..

Kedua kabupaten 2021 menetapkan UMR lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sleman yang hanya sebesar Rp1.903.500. Kabupaten Magelang menetapkan UMR sebesar Rp2.075.00 dan Kabupaten Klaten sebesar Rp2.001.514.

“usulan pernah kami sampaikan lewat surat ke Gubernur tahun lalu, karena tak ada respon kami mengadu ke GKR Hemas. Tahun ini kami berharap usulan kami menjadi pertimbangan untuk penetapan tahun depan,” katanya.

Meski pusat kemungkinan besar tidak akan memberikan kenaikan upah tahun depan, karena dampak berkepanjangan pandemi. Namun khusus DIY, KSPSI meminta tetap ada kenaikan, minimal kenaikan sama seperti tahun ini yaitu 27.2 persen.

“Ini agar kedepan, ketimpangan UMR DIY tidak jauh dengan daerah lain,” katanya.(set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *