DPRD DIY Minta Peran Aktif Pers di Masa Pandemi

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Anton Prabu Semendawai meminta pers Indonesia berperan aktif dan mampu menginspirasi semua elemen bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Kondisi ini menjadikan pers memiliki peran yang jauh lebih berat.

Pendapat itu disampaikan Anton dalam keterangan tertulisnya saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang jatuh pada 9 Februari. Tahun ini HPN mengangkat tema ‘Bangkit Dari Pandemi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi’.

“HPN 2021 menjadi momen pembeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir membuat pers memiliki peran yang jauh lebih berat. Ini sesuai dengan tema yang diangkat tahun ini,” tulis Anton.

Sebagai salah satu pilar demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, pers pada masa pandemi harus semakin berperan melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19.

Terlebih lagi saat ini peningkatan penularan Covid-19 terus naik, tidak hanya di level daerah namun juga di nasional. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, total kasus Covid-19 di Indonesia hingga Senin (7/2/2021) sudah mencapai 1.166.079 orang dengan penambahan 8.242 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

“Di DIY, kasus Covid-19 sudah mencapai 23.754 kasus dengan penambahan 206 kasus baru,” kata Anton.

Bagi Anton, penanganan dan pencegahan penularan kasus covid-19 ini tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah. Peran pers menjadi sangat penting dalam membantu program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus melalui pemberitaan yang edukatif di tengah masyarakat.

Ditengah disrupsi informasi, pers harus ikut menangkal informasi hoax di sosial media perihal Covid-19. Sebagai penyebar informasi yang kredibel, pers dalam meluruskan berbagai informasi yang tidak benar dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

“Misalnya di program vaksinasi Covid-19. Hoaks tentang vaksin bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan tentunya disinilah tugas pers melawan dengan informasi yang terpercaya dan dari sumber yang kredibel,” katanya.

Demikian juga dengan kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) yang sudah diterapkan empat minggu terakhir di Jawa Bali, pers diminta membantu mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat.

“Dengan demikian kebijakan yang dibuat dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 bisa berjalan optimal,”ucap Anton.(set)