Hentikan Kasus Video, Bawaslu Bantul Dianggap Tak Netral

by

Bantul, Koran Jogja – Tim Advokasi Hukum pasangan Abdul Halim Muslih – Joko Purnomo menilai keputusan penghentian kasus video pemberian uang oleh pasangan lawan membuktikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul tidak netral. Mereka meminta kasus ini dibuka dan dilanjutkan kembali.

Juru bicara tim advokasi Suyanto Siregar menyatakan kekecewaan dan tuduhan Bawaslu tidak netral ini merupakan bentuk kekecewaan pendukung serta relawan paslon nomor urut satu Halim-Joko.

“Bawalu seperti bermain-main dalam kasus video pemberian uang oleh paslon nomor urut dua. Jelas-jelas sudah ada bukti, jelas sudah ada klarifikasi dan pembenaran dari paslon yang sesuai fakta soal video. Tapi Bawaslu memilih mandul dalam menegakkan hukum,” kata Suyanto, Selasa (1/12).

Pada Senin (30/11), Bawaslu resmi tidak menaikan laporan dugaan adanya politik uang pada video yang didalamnya terdapat paslon nomor dua Suharsono – Totok Sudarto. Meski tidak secara langsung memberikan uang Rp500 ribu, Suharsono seperti memberi pengarahan soal gambar yang dicoblos.

Suyanto juga menegaskan, alasan penghentian proses hukum oleh Bawaslu seperti tidak masuk akal. Pasalnya dari sisi hukum, bukti itu sudah ada dan Bawaslu memiliki banyak waktu untuk menyusun keputusan.

“Masak video itu dikatakan tidak asli. Padahal bukti laporan adalah copi asli dari handphone yang merekam dan melaporkan yaitu Eko. Alasan mepetnya waktu juga membuktikan selain tidak netral, Bawaslu juga tidak professional,” katanya.

Karena itulah, mewakili tim Suyanto bakal mengirimkan surat resmi ke Bawaslu untuk membuka dan melanjutkan proses dugaan politik uang ini. Jika memang dibutuhkan seorang ahli untuk memastikan keaslian video, Suyanto menegaskan pihaknya siap membantu.

Ketua Ketua Tim Advokasi Hukum Halim-Joko, Albertus Iswadi menambahkan bahwa keputusan Bawaslu ini seperti menyakiti semangat demokrasi di hati rakyat. Sebab Bawaslu seperti memainkan proses penegakan hukum.

“Bayangkan laporan yang jelas-jelas ada bukti dan pernyataan dari terlapor sudah ada namun dihentikan. Gimana dengan kasus-kasus atau laporan lain yang masih sumir, mesti bakal didiamkan Bawaslu. Jika terus-terus begini, mending Bawaslu urus pencopotan alat peraga kampanye (APK) saja,” katanya dengan mimik kecewa.

Bagi Iswandi keputusan meminta Bawaslu membuka dan melanjutkan kembali kasus video dugaan politik uang ini sudah dibicarakan dengan pasangan Halim-Joko. Pihaknya memberikan jaminan bahwa proses ini tidak akan membikin gaduh.

“Jika seandainya nanti Bawaslu tidak merespon permintaan kami. Tentu saja kami bakal laporkan ketidaknetralan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” tegasnya.

Cawabup Joko Purnomo meminta agar tidak terjadi kegaduhan soal keputusan Bawaslu. Ini agar penghelatan Pilkada berjalan berkualitas dan elegan. Pihaknya menghormati keputusan Bawaslu dan menyerahkan penilaian langsung ke masyarakat lewat pencoblosan 9 Desember.(set)