Kredit Fiktif BPR Bank Jogja, Dewan Desak Bentuk Pansus

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Bergulirnya kasus kredit fiktif hingga menyebabkan kerugian sebesar Rp27,4 miliar di BPR Bank Jogja menjadi perhatian anggota DPRD Kota Yogyakarta. Anggota Wisnu Sabdono Putro bakal menggalang kekuatan di internal fraksi PDI Perjuangan, untuk mengajukan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Dorongan ini disampaikan Wisnu saat diskusi terbatas bertajuk ‘Fenomena Kredit Fiktif Bank Plat Merah’ bersama aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharudin Kamba, pada Senin (5/4).

“Kami akan mencoba lewat internal fraksi mengajukan pansus terkait Bank Jogja. Kita ingin public mengetahui sejauh mana perkembangannya,” ujar Wisnu.

Dari informasi yang didapatkan dirinya, kasus ini menempatkan dua orang sebagai tersangka yang sekarang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisnu menjelaskan kedua orang itu berasal dari Transvision, namun sampai sekarang belum diketahui perkembangannya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta ini mengatakan keberadaan Pansus meskipun hanya sebatas memanggil pihak-pihak yang terkait serta memberikan rekomendasi. Namun, dalam penangangnya, dibutuhkan keterbukaan, sehingga warga masyarakat pun mengetahui kebenarannya.

“Harus ada transparansi dalam kasus ini agar warga Kota Yogyakarta paham. Terutama nasabah Bank Jogja. Proses hukum memang sudah berjalan, kita tidak ingin mendahului, sebatas menyajikan analisa saja,” terangnya.

Wisnu juga meyakini dengan dibentuknya Pansus, maka sejauh mana peran dan tanggung jawab dewan pengawas akan dievaluasi. Sebab, dalam kasus terdapat kemungkinan dewan pengawas lalai menjalankan tugas dan fungsinya.

“Para pengkredit fiktif itu tidak hanya warga Yogyakarta, tapi juga Wonosobo, Boyolali. Bahkan, ada seorang peternak yang di situ diseragami, id card, lalu dikasih slip gaji. Kredit Rp10 juta, tapi cuma dikasih Rp1 juta,” ujar Wisnu.

Kejanggalan dalam kasus ini juga dibenarkan Baharudin Kamba. Ia memaparkan fakta bahwa ada modus pemalsuan identitas dalam dugaan aliran kredit fiktif ini. padahal jika mengacu pada pengajuan kredit resmi, tidak mungkin sebuah bank mengucurkan dana tanpa akurasi tepat.

“Ada penggunaan identitas palsu dalam kasus ini. Sebagai warga masyarakat umum saja, untuk mengajukan kredit, syaratnya itu banyak sekali. Harus diketahui suami atau istri, lalu survei yang prosesnya cukup panjang,” tandasnya.

Kamba mendorong pemaksimalan peran dewan pengawas, sekaligus kalangan legislatif, supaya kasus semacam ini tidak terulang dan kembali menimpa bank-bank plat merah di kemudian hari. Selain itu, perbankan daerah wajib mengedepankan sikap kehati-hatian.

“Jangan mudah memberi kredit dalam jumlah besar hanya bermodal fotokopi KTP saja. Tapi, proses verifikasi, check and recheck menjadi sangat penting. Intinya, lebih kedepankan sikap kehati-hatian,”ujarnya.

Kamba juga mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelidiki lebih dalam kasus ini. Pasalnya berdasarkan informasi yang dia dapatkan selain BPR Bank Jogja, terdapat enam bank lainnya di DIY yang terlibat dalam kasus kredit fiktif.(set)