Yogyakarta, Koran Jogja – Aktivis anti korupsi mengharapkan penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) memprioritaskan asas sense of crisis. DPRD sendiri meminta adanya inovasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19.
“Covid – 19 di DIY semakin tinggi. Harus ada sense of crisis dalam penanganan pandemi dan benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata aktivis Jogja Coruption Watch (JCW) Baharudin Kamba, Minggu (11/7).
Desakan ini didasarakan sudah terbitnya
“lampu hijau” dari Kementerian Keuangan untuk menggunakan Danais dalam pencegahan dan/atau penanganan pandemi Covid – 19.
Kamba memnita Pemda DIY segera menyusun dan menginventarisasi segala kebutuhan mendasar yang diperlukan dalam pencegahan dan penanganan Covid -19 di DIY.
“Sekiranya anggaran yang tidak urgent atau mendesak seperti infrastruktur ditunda. Hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak ditengah pandemi Covid -19,” katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut didorong umelakukan pengawasan secara intens atas penggunaan anggaran yang ada.
Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, Dwi Wahyu Budiantoro meminta pemerintah mengambil langkah-langkah inovatif menggunakan Danais.
“Alokasi dana keistimewaan DIY tersebut dapat dapat dipergunakan untuk mengatasi kekurangan fasilitas kesehatan, kekurangan tenaga kesehatan, shelter hingga pemenuhan langsung kebutuhan pokok masyarakat terdampak,” ucapnya.
Penggunaan Danais juga termasuk upaya mempersiapkan langkah-langkah antisipasi lainnya jika terjadi lonjakan-lonjakan baru penyebaran.(set)
