Pemda DIY Targetkan 2022, TPST Piyungan Di-KPBU-kan

by 1 month ago

Bantul, Koran Jogja – Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan, Bantul dikelola badan atau lembaga melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Ini sebagai solusi penerapan teknologi terbarukan dalam pengelolahan sampah.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM), Arief Azazie Zain usai menemui Komisi C DPRD DIY di TPST Piyungan, Jumat (11/9).

“Luasan TPST Piyungan yang mencapai 10 hektar lebih dinilai sudah melewati umur teknisnya dari sisi kapasitas. Saat ini teknologi sanitary landfiil sudah tidak sesuai untuk penangganan 600-650 ton sampah per hari,” katanya.

Saat ini penangganan sampah yang datang hanya ditumpuk, ditebar lalu ditumpuk dengan sampah yang baru. Kondisi ini menyebabkan banyak dampak kepada masyarakat sekitar.

Karena itu, Pemda menurut Arief tengah menata sarana dan prasana di TPST Piyungan sehingga pada 2022 nanti sistem sanitary landfill tidak lagi diterapkan. Mengandeng investor, diharapkan skema PKBU akan mendapatkan pengelolah sampah yang akan menerapkan teknologi terbaru.

Mulai tahun ini Pemda DIY telah menganggarkan pembuatan bronjong setinggi tiga meter, jaringan saluran lindi atau cairan dari sampah, saluran pembuangan (drainase) dan jalan terpisah menuju dermaga pembuangan sampah.

“Dianggarkan sebesar Rp10,7 miliar, proyek pembenahan dimulai Juli lalu dan saat ini telah mencapai 30 persen dari target pengerjaan hingga Desember 2020,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Pemda telah menyiapkan lahan yang berada di sisi utara lokasi sekarang seluas 6 hektar yang diperuntukan untuk pengelolahan sampah dengan teknologi terbarukan.

Diharapkan nantinya usai proyek rampung, gunungan sampah akan ditutup dan tidak akan menerima sampah baru di 2022. Barulah usai ditumpuk, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menerapkan konsep terasering dengan ketinggai 40 meter untuk mengantisipasi guguran sampah saat musim hujan.

“Untuk proyek penangganan gunungan sampah itu, pusat telah menganggarkan dana sebesar Rp40-100 miliar. Kita menargetkan pada 2022, sistem sanitary landfiil akan kita tinggalkan. Saat ini tinggal menunggu investor untuk KPBU,” ujarnya.

Staf Lurah Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Lilik Purwoko menyatakan keberadaan sampah dikeluhkan warga karena penangganan limbah tidak pernah membaik bahkan tidak kunjung selesai.

“Masyarakat mengeluhkan limbah yang selama ini tidak diolah, hanya diurai. Musim hujan, parit itu meluap dan membawa banyak limbah seperti pecahan kaca, besi, bahkan jarum suntik. Belum lagi antrean panjang truk ketika musim hujan,” keluhnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sinaga memintah pembangunan sapras dilaksanakan detail dan melibatkan pertimbangan pihak terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY. Ini penting agar nantinya sapras benar-benar bermanfaat dan tidak sekadar jadi monumen.

“Jangan sampai nanti ketika selesai, bangunan ini hanya jadi monumen, tidak terpakai karena tidak memenuhi syarat lingkungan. Apalagi musim hujan nanti, bagaimana supaya dampak pembangunan bisa diminimalisasi, misalnya terkait limbah yang terbawa aliran air,” ungkap Gimmy.(set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *