Persoalan Tanah Pawonsari Jadi Perhatian

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Surya Tjandra bertekad untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang masuk dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, yang turut mendampingi Ngarsa Dalem, bertutur bahwa pertemuan antara Wamen dan Sri Sultan adalah bentuk tindak lanjut kunjungan kerja Wamen Surya atas penyelesaian tanah di DIY, khususnya Gunungkidul.

“Pertemuan tadi dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Wamen mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY, karena yang dkunjungi itu kan wilayah Pawonsari atau Pacitan, Wonigiri, dan Wonosari (Gunungkidul),” katanya, dalam keterangannya, Kamis (1/4).

Aji menambahkan, persoalan tanah yang ada di 3 wilayah tersebut akan segera diselesaikan. “BPN telah bertekad untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan di Pawonsari supaya segera dimanfaatkan masyarakat untuk usaha. Sehingga, bisa memberi nilai tambah kehidupan bagi masyarakat di 3 wilayah tersebut,” urainya.

Sementara, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Krido Suprayitno, pada kesempatan yang sama mengutarakan bahwa nantinya, kawasan Pawonsari akan diusulkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN). “Seperti yang disampaikan Pak Sekda tentang Pawonsari. Nanti Pawonsari pada tahun 2023 akan diusulkan sebagai PSN. Sehingga, tata ruang akan menjadi panglima pembangunan di Kawasan Pawonsari,” jelasnya.

Ditambahkan Krido, adanya rencana PSN, tentunya harus ada peraturan yang dapat dijadikan acuan. “Pemda DIY mengharapakan agar selaras dengan agenda PSN, nantinya akan ada Kepres. Sehingga, pembangunan berbasis tata ruang dan pengendalian pertanahan antara kawasan Pawonsari pada kabupaten satu dan lainnya itu sama,” jelasnya.

Ia pun mencontohkan tentang pemanfaatkan tata ruang di kawasan Karst. “Kawasan Karst harus diatur sedemikian rupa tetapi selaras, dengan akan adanya revisi RT/RW yang ada di kawasan Gunungkidul masih diproses di Kementerian ATR/BPN, bagaimana ini dapat sinkron,” jelas Krido. Kemudian untuk tingkat provinsi, Krido menuturkan bahwa pada 2022, juga akan ada revisi RT/RW. “Rencana tata ruang wilayah provinsi sehingga kawasan Pawonsari sudah masuk ke revisi tahun 2022,” ungkap Krido.

Penyelesaian Soal Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PG)

Di lain sisi, berdasarkan UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY, tata ruang menjadi satu dari lima elemen utama Keistimewaan DIY. Oleh karenanya, pemanfaatan tanah Kasultanan maupun Kadipaten harus sesuai dengan regulasi yang ada. Terkait dengan hal tersebut, Krido mengatakan bahwa saat ini fokus kerjanya adalah pemanfaatan SG dan PG untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kirdo, sejauh ini tidak pernah ada sertifikat tanah Kasultanan maupun Kadipaten yang diperjualbelikan. Namun demikian, Krido mengaku bahwa yang sering dipertanyakan masyarakat bukan tentang sertifikat, melainkan kekancingan.

“Karena ada kekancingan yang diterbitkan dari lembaga yang tidak sah. Ini yang sering dimanfaatkan, karena ada lembaga tidak sah yang menerbitkan serat kekancingan itu tadi. Karena kalau sesuai dengan Surat Edaran Gubernur DIY, adanya pengawasan dan monitoring pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten, lembaga yang sah menerbitkan serat kekancingan itu adalah Panitikismo,” ucapnya.(rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *