Peternak Ayam Petelur Desak Pemerintah Lakukan Pendataan

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Melalui rembuk nasional, kalangan petenak dan asosiasi ayam petelur meminta pemerintah melakukan pendataan semua pelaku usaha peternakan dan populasinya baik di hulu maupun di hilir.

Ini sebagai upaya memeratakan distribusi penjualan telur dan pakan yang harganya terus meningkat.

Di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur mengadakan rembuk nasional bertemakan ‘Revitalisasi Peternakan Rakyat Ayam Petelur untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional’, Kamis (24/3).

“Sebagai salah satu penyedia sumber pangan protein hewani, peternak ayam petelur mengalami berbagai kendala seperti fluktuasi harga telur, ketersediaan bahan baku produksi terutama jagung, hingga ketidakpastian pasar sangat mengancam eksistensi peternak. Terutama peternak ayam layer rakyat,” papar Ketua Umum Presidium Pinsar Petelur Nasional (PPN) Yudianto Yosgiarso usai acara.

Rembuk ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan terkait arah gerak dan rencana strategis peternakan ayam petelur nasional, khususnya dalam kerangka ekonomi kerakyatan.

Dalam acara yang berlangsung sehari penuh dan dihadiri Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrulla dan Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo, peternak ayam petelur merekomendasikan empat belas hal yang harus dibenahi pemerintah.

“Ada dua rekomendasi terpenting yang segera teratasi dengan baik. Pertama pendataan bagi semua pelaku usaha peternakan dan populasinya baik di hulu maupun di hilir, serta bantuan proses perizinan,” katanya.

Rekomendasi kedua yang diminta segera dilakukan adalah Kementerian terkait memprioritaskan koperasi peternak layer bekerja sama dengan gapoktan untuk menjamin ketersediaan jagung sebagai pakan.

Lewat pendataan ini, nantinya diketahui daerah mana yang mengalami surplus produksi telur maupun mana yang minus. Dari data ini, maka di daerah yang surplus seperti Jawa tidak lagi diizinkan pendirian peternak skala besar.

“Perizinan diberikan pada daerah-daerah yang masih minus. Jika ini tidak dilakukan, maka persaingan pada sentra-sentra penjualan terutama di Jakarta dan Bandung menjadi kurang sehat,” paparnya.

Kenaikan harga jagung impor sejak Juni 2021 yang tembus pada Rp6.200 per Kg menjadikan biaya produksi dan penjualan telur tidak signifikan.

Melimpahnya suplai telur, tidak hanya dari peternak di Jawa namun dari Kalimantan dan lainnya. Menjadikan harga telur dalam beberapa bulan terakhir mengalami tekanan.

“Jika dikaitkan dengan harga pakan yang mengalami kenaikan. Ini menyebabkan tidak ada sinkronisasi antara biaya produksi dan harga jual telur,” jelasnya.

Dosen Fakultas Peternakan UGM Budi Guntoro, menjelaskan bahwa terkait dengan kebijakan hal ini tidak dapat secara ideal diterima semua pihak.

Karena harus melihat sudut pandang dari berbagai pihak termasuk memperhatikan kepentingan industri dan mempertimbangkan kepentingan konsumen.

“Semisal daya beli. Upaya mencapai kesepakatan perlu dibangun dan duduk bersama dengan kepala dingin. Banyak mendengarkan dan mengutarakan apa yang menjadi permasalahan dan keluh kesah,’ jelasnya. (Set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *