Pilkada, Pakar Epidemilogi Sebut Perlu Ada Manajemen Pencoblosan

by

Sleman, Koran Jogja – Epidemiolog UGM, dr. Riris Andono Ahmad, mengungkapkan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat dapat meningkatkan transmisi Covid-19, seperti yang terjadi dalam beberapa momen hari libur di Indonesia.

Hal ini memberi indikasi potensi peningkatan transmisi jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digelar saat pandemi Covid-19 belum bisa dikendalikan. Jika Pilkada tetap dilakukan, menurutnya perlu dilakukan sejumlah adaptasi, salah satunya dalam manajemen pencoblosan.

“Kita perlu memperbanyak TPS dan melatih petugas pemilihan. Mereka harus bisa dan mau melakukan penolakan apabila ada pemilih yang melanggar protokol kesehatan, dan atur waktu pencoblosan dengan ketat,” ucapnya.

Hal ini ia sampaikan dalam Serial Webinar Pilkada 2020 bertajuk “Menjamin Hak Pilih dan Partisipasi Pemilih” yang diselenggarakan oleh Berita Satu bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM, Selasa (3/11).

Riris memaparkan pengalaman sejumlah negara dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif ataupun eksekutif di masa pandemi. Sejumlah negara menurutnya mampu mengendalikan pandemi, dilihat dari tidak adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah transmisi pasca pemilihan. Meski demikian, di sejumlah negara, kasus Covid-19 terlihat melonjak tajam.

Salah satu kasus yang ia sebutkan adalah Malaysia, yang di samping Vietnam menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang dinilai cukup berhasil dalam mengendalikan laju transmisi sebelum pemilu yang berlangsung pada 26 September silam. Namun pasca periode kampanye dan pemilihan, terjadi peningkatan kasus secara signifikan.

Hal ini menjadi peringatan bagi Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilihan, sementara selama ini pengendalian laju transmisi belum berhasil dilakukan.

“Ketika dilakukan di negara yang sudah sangat efektif melakukan pengendalian, event pemilihan bisa meningkatkan penularan menjadi jauh lebih besar,” ucapnya.

Dari pengalaman tersebut, ia mengungkapkan dua titik kritis dari penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, yaitu kampanye tradisional yang akan menimbulkan kerumunan, juga disinformasi yang akan meningkatkan ketidakpercayaan publik.

Dalam kesempatan yang sama, pakar politik dan pemerintahan UGM, Mada Sukmajati, mengungkapkan bahwa perbincangan terkait rencana Pilkada 2020 di media sosial diwarnai nuansa keresahan dan penolakan.

Dari hasil analisis Polgov, dalam rentang waktu Maret hingga Oktober 2020 terdapat 52.734 twit tentang topik penundaan Pilkada. Di samping itu, sejumlah lembaga survei mencatat bahwa mayoritas responden menyatakan tidak setuju terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dan memilih opsi penundaan Pilkada.

Hal ini, ucapnya, menambah kompleksitas persoalan terkait pemilihan di Indonesia, terutama berkaitan dengan angka partisipasi, di samping masalah-masalah yang selalu muncul dari tahun ke tahun.

“Selain kontestasi, partisipasi adalah unsur yang utama dalam pemilu,” kata Mada.

Penyelenggara pemilu, terangnya, perlu terus meyakinkan masyarakta bahwa mereka telah secara optimal menegakkan protokol kesehatan di setiap tahapan.

Ia menambahkan, Pilkada 2020 harus menjadi Pilkada yang sehat dalam semua aspek, baik dalam aspek kesehatan maupun dalam aspek politiknya, dari sisi proses dan hasil.

“Kita harus sadar bahwa dalam konteks politik Pilkada tidak selalu sehat. Ini momentum untuk mendukung Pilkada sehat termasuk dalam pengertian politik,” ucapnya.(rls)